Kanalnews.co, JAKARTA — Brigjen TNI (Mar). Dr. Guslin, SH, MH, MM mengungkapkan bahwa untuk melakukan evaluasi, inventarisasi kebijakan, serta pemetaan masalah, Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Kedeputian Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Indonesia guna Mencegah adanya Potensi dan Ancaman dan Konflik Sosial, pada Jumat, (12/7/2024).
“Maksud dan tujuan dari Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing diantaranya, melakukan evaluasi atas koordinasi dan sinergitas pengawasan orang asing yang dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka menjaga kesatuan bangsa, Melakukan inventarisasi regulasi, kebijakan, dan program terkait pengawasan orang asing di Indonesia, serta Melakukan pemetaan masalah atas keberadaan orang asing di Indonesia dan sekaligus memetakan daerah yang memiliki kerawanan permasalahan orang asing”, ungkap Dr. Guslin, dilansir dari siaran pers Kemenko Polhukam.
Lebih lanjut, Dr. Guslin selaku Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional menyebut bahwa Rakor tersebut menghadirkan dari berbagai kementerian/lembaga terkait antara lain, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Kemenkumham, Arif Eka, kemudian Brigpol Ruslan Efendi selaku Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri, FX Watratan selaku Koordinator Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker, dan Direktur Keamanan Diplomatik Kemlu, Agung Cahya Sumirat.
Dalam kesempatan tersebut, keempat narasumber menyampaikan pentingnya penguatan pelaksanaan pengawasan orang asing melalui sinergitas dan kolaborasi antar pihak terkait.
“Kemenkumham selaku kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengawasan orang asing di Indonesia terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan K/L terkait guna kelancaran jalannya pengawasan orang asing di Indonesia. Begitupun Baintelkam POLRI juga berharap sinergitas dan koordinasi dapat dibangun serta diperkuat dalam rangka mencegah adanya ancaman maupun konflik sosial karena aktivitas orang asing di Indonesia”, ungkap Arif Eka.
Hal serupa disampaikan kemenkumham, tidak hanya itu Baintelkam Polri berharap terjalinnya sinergitas antar pihak, termasuk dalam hal pengawasan aktivitas orang asing.
“Kedepannya kami berharap sinergitas dan koordinasi dapat dibangun serta diperkuat dalam rangka mencegah adanya ancaman maupun konflik sosial karena aktivitas orang asing di Indonesia,” kata Ruslan.
Selanjutnya, Rakor diakhiri dengan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penerapan kebijakan pengawasan orang asing di Indonesia harus terus diperkuat, termasuk dengan menjalin sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga serta pihak terkait lainnya
Sebagai informasi, Rakor tersebut juga dihadiri peserta dari sejumlah Kementerian/Lembaga terkait seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Setwapres, BAIS TNI, Kesbangpol, Pemprov DKI, Kemendagri, serta unit kerja di internal Kemenko Polhukam. (aof)
