Kanalnews.co, JAKARTA- Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan partainya masih konsisten berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas ucapan Prabowo yang menyebut hati PDIP sejatinya sama dengan pemerintah.
Ganjar mengakui seluruh kekuatan politik memiliki tujuan yang sama dalam menjaga bangsa dan menjalankan amanat konstitusi. Namun, ia menegaskan kesamaan visi kebangsaan tidak otomatis membuat semua partai harus bergabung dalam koalisi pemerintah.
“Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, demokrasi justru membutuhkan keseimbangan antara pemerintah dan kekuatan politik di luar pemerintahan agar mekanisme checks and balances berjalan dengan baik.
“Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol,” tegasnya.
Ganjar kembali menegaskan posisi PDIP saat ini sudah jelas, yakni bukan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski begitu, partainya tetap menghormati Prabowo sebagai presiden yang mendapat mandat dari rakyat.
“Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” ujarnya.
Ia memastikan kritik yang disampaikan PDIP bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat.”
Menutup pernyataannya, Ganjar menegaskan sikap politik PDIP tidak akan berubah hanya karena adanya tawaran kekuasaan.
“Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” pungkas Ganjar. (ads)
