Kanalnews.co, JAKARTA– Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter dan kompetensi yang kuat yang dibutuhkan oleh rakyat. Tidak hanya berdasarkan elektabilitas dan popularitas.
Menurutnya pemimpin nasional harus mampu memberikan jaminan stabilitas politik dan kemampuan dalam mengurus negara, khususnya aspek pemerintahan dan perekonomian. Hal itu disampaikan mantan Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan tersebut menanggapi gegap gempita jelang Pilpres 2024.
“Pemimpin yang dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini ke depan harus dapat memberikan kepastian dalam hal mampu mengelola negara yang majemuk secara demokratis, menjahit kebersamaan antar anak bangsa dan mampu menjalankan negara secara baik dalam situasi yang cukup kompleks,” ungkap Dimas.
“Isu global security, sosial ekonomi dan khususnya lapangan kerja menjadi sangat krusial. Kalau dalam political science namanya kemampuan political statecraft yaitu keterampilan dalam membangun formula politik,” kata Dimas yang juga doktor politik alumni University of New South Wales (UNSW) Australia.
Menurut Dimas, kepemimpin berikut harus dapat menjalankan proses pembangunan secara berkelanjutan. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus terus menjadi prioritas, persoalan kemudahan perizinan dalam investasi dan membuka usaha bagi UMKM, tumpang tindih regulasi dan juga kemampuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Selain itu juga punya kemampuan dalam membangun sebuah stabilitas politik secara demokratis sesuai dengan karakter bangsa ini,” ungkap Dimas.
Ia juga menyatakan bahwa saat ini kondisi dunia cukup kritikal sehingga dibutuhkan peran kelembagaan yang kuat dalam mempersatukan masyarakat dan situasi yang dinamis. Dibutuhkan formula kelembagaan politik yang kuat.
“Penguatan kelembagaan itu sangat krusial untuk mencegah yang namanya freeriderism. Kita harus mencegah fenomena orang kuat dan populer dalam politik, namun lemah dalam kelembagaan. Dibutuhkan upaya pengintegrasian kekuatan individual politics menjadi penguatan institusi demokrasi sehingga berdampak pada upaya mempersehat demokrasi kita, membangun stabilitas, meningkatkan pelayanan publik dan memastikan kebijakan negara memiliki dampak mensejahterakan rakyat” tuturnya.
