
Kanalnews.co, JAKARTA– Menpora RI Zainudin Amali menggelar pertemuan dengan KONI Pusat. Pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan atau progres terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.
Pertemuan Menpora Amali dengan KONI digelar Ruang Rapat Lantai 10 Graha Pemuda Senayan Jakarta Pusat, Senin (11/7) pagi. Menpora Amali didampingi Plt Sesmenpora Jonni Mardizal, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti, dan Staf Khusus Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga Mahfudin Nigara.
Selain Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, hadir juga Wakil Ketua Umum I Bidang Pembinaan Prestasi Suwarno, dan Sekretaris Jenderal Ade Lukman.
“Saya undang Pak Ketua Umum KONI Pusat dan jajaran, seiring dengan dua SK yang sudah saya keluarkan, saya ingin mendengar sejauh mana progres report PON XXI Aceh-Sumut 2024,” ujar Menpora Amali.
Dua surat keputusan yang dimaksud adalah, SK Menpora RI No 71/2020 tentang penunjukan tuan rumah bersama Aceh-Sumut dan SK Menpora RI No 82/2020 tentang penugasan KONI Pusat sebagai penyelenggara. Dengan kedua SK tersebut sudah merupakan landasan yang kuat guna pelaksanaan.
“Segera bergerak dan tidak perlu menunggu dasar-dasar hukum yang lain,” kata Menpora Amali.
Menurut pria asal Gorontalo tersebut sebagai penetapan tuan rumah selanjutnya, harus menjadi penekanan bahwa kesiapan tuan rumah harus melekat kesanggupan. Dari segi penyelenggaraan, infrastruktur, sumber daya, bagi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah harus nantinya disertai pernyataan kesanggupan.
“Penetapan ke depan harus diperketat, KONI Pusat membentuk Tim Penilai dan harus ada pernyataan kesanggupan,” tegasnya.
Sementara itu Ketum KONI Pusat menyampaikan koordinasi dengan Pemerintah dan KONI Daerah Aceh-Sumut sudah berjalan, dan sesuai tahapan-tahapan terus dilakukan. Seperti yang sudah dideklarasikan 33 cabor di Aceh dan 34 di Sumut, menyisakan cabor Binaraga dan Muay Thai untuk segera diputuskan.
Tentang landasan SK Menpora RI sudah sangat memadai, tinggal dijalankan dengan baik.”Adapun untuk landasan dua SK sudah sangat memadai tidak perlu tambahan lagi seperti Inpres,” kata Marciano.
“Pak Menteri kami laporkan, sebagaimana telah dideklarasikan semua berjalan sesuai tahapan, untuk cabor menyisakan dua, yaitu Muay Thai sebentar lagi selesai urusan organisasi, dan untuk Binaraga karena ini menyangkut doping kami menunggu dari IADO (Lembaga Anti-Doping Indonesia), nanti saya laporkan sebelum kami putuskan,” ucap Marciano. (ads)





































