Kanalnews.co, JAKARTA — Mewakili Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo, Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P menghadiri menghadiri Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut Tahun 2024 bertajuk “Perspektif Histori Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua”, pada Senin, (8/7/2024), di Gedung Balai Samudera, Jakarta Utara.
Dalam acara tersebut, Plt. Sekjen mewakili Menteri Pertahanan RI mengucapkan terima kasih dari Menhan kepada Kepala Staf Angkatan Laut yang telah mengundang pada agenda tersebut.
“Teriring harapan, semoga Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut ini dapat mewujudkan pemikiran dan gagasan yang implementatif terhadap penyelesaian konflik kawasan Laut Natuna dan Papua secara holistik dan berkelanjutan serta mampu mengintegrasikan semua komponen yang ada,” kata Plt. Sekjen Kemhan, dilansir dari Kemehan RI.
Ia juga mengungkapkan bahwa selain mempunyai sejarah atas perairan Natuna sebagai kawasan penghubung wilayah Nusantara dengan kawasan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Indonesia juga memiliki hak berdaulat di perairan Laut Natuna Utara berupa ZEE dan landas kontinen, sesuai dengan UNCLOS.
“Untuk itu, kita perlu mengkaji berbagai aspek dalam menyelesaikan permasalahan konflik ini. Salah satunya dari perspektif kesejarahan dengan harapan dapat memberikan masukan atau jawaban dari permasalahan di Laut Natuna Utara dan Papua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya dihadapkan dengan konflik di Laut Natuna Utara. Akan tetapi, juga menghadapi permasalahan di Papua.
“Papua masih dilanda persoalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Konflik di wilayah tersebut memiliki akar masalah yang kompleks dan beragam, termasuk serangan terhadap warga sipil, aparat keamanan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Menurutnya, sejarah telah memberikan gambaran terkait membangun negara dan bangsa menjadi entitas besar berdasarkan satu komitmen di tengah kebhinekaan.
Laut Natuna Utara dan Papua, sambung Donny, menjadi ujian integritas nasional dengan berbagai persoalan yang berbeda diantaranya, Laut Natuna Utara menghadapi permasalahan ancaman kedaulatan wilayah dari eksternal Indonesia, sedangkan papua menghadapi persoalan internal meskipun dalam beberapa hal juga dipengaruhi faktor eksternal.
Oleh karena itu, menurut Donny, membentuk komunitas keamanan ASEAN, termasuk dalam membentuk pangkalan TNI yaitu Batalyon Komposit di Natuna, dan meningkatkan patroli sekaligus latihan militer bersama di kawasan Natuna menjadi langkah Indonesia menghadapi permasalahan Laut Tiongkok. Hal itu bertujuan untuk menjaga serta mencapai stabilitas geopolitik di Asia Tenggara.
Sementara itu, dalam menangani permasalahan di Papua pemerintah melakukan beberapa upaya seperti, membuat UU tentang Otonomi Khusus, serta membangun infrastruktur berupa jalan sepanjang Arfak hingga Manokwari.
Lebih jauh, untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI, terlebih yang berada di perbatasan Laut Natuna Utara. Pihaknya menyebut, Kemenhan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan pasukan militer di kawasan perbatasan di Laut Natuna Utara.
Hal itu dilakukan, lanjut Donny, guna mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dan tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dengan militer negara tetangga.
“Pancasila, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga persatuan dan mengatasi gerakan separatis di Papua. Saya mengucapkan selamat melaksanakan Seminar Nasional TNI Angkatan Laut ini, semoga dapat menghasilkan pemikiran dan gagasan yang implementatif yang nantinya dapat digunakan dalam penyelesaian Konflik di Laut Natuna Utara dan Papua,” ucap Plt. Sekjen Kemhan mengakhiri sambutan.
Turut hadir dalam seminar, Kasum TNI, Wakasal, Kepala Bakamla, Waka BRIN, dan Sekjen Wantannas, Tenaga Ahli Komisi I DPR, serta para narasumber. (aof)
