KANALNEWS.co, Jakarta – Pasca Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan mencabut pengesahan DPP Partai Golkar Munas Ancol Jakarta pimpinan Agung Laksono pada 31 Desember 2015, konflik kepengurusan internal Partai Golkar masih belum selesai pasalnya Munas Golkar Bali pimpinan Aburizal Bakrie tidak diakui pemerintah.
Sementara masa kepengurusan hasil munas Riau yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai DPP Partai Golkar yang resmi di akui pemerintah dan tercatat di lembar negara juga telah habis masa waktunya.
” Agung Laksono dan Aburizal Bakrie telah sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) guna menyelesaikan kisruh internal,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di di kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/1/2016).
JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan, kedua belah pihak saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk membahas kembali masalah Munas. “Sebenarnya sih soal waktu. Kita sudah setuju Pak Agung dan Pak Ical sudah setuju sebenarnya akhir tahun lalu untuk merumuskan penyatuan pengurus,” kata JK lebih lanjut.
“Pengurus Riau yang dilengkapi, disatuin lah. Itu sudah setuju cuma kan soal waktu. Mudah-mudahan kita setelah tanggal minggu inilah bisa dimulai lagi pembicaraan itu. Setelah itu, ya bikin rapimnas, baru membicarakan bagaimana tentang kedepannya, kongres,” kata JK.
Sebagai salah satu bentuk kesepakatan itu adalah dua kubu telah menyepakati untuk dilakukannya penyatuan. Dalam kertas tersebut terlihat telah ditandatangani oleh JK, Agung Laksono, serta Aburizal Bakrie pada 9 November 2015.
Dalam kertas tersebut juga tertulis opsi jika kembali ke DPP Munas Riau, maka harus dilakukan rekonsiliasi pengurus DPP-DPD serta pencabutan, pemecatan, dan normalisasi DPR-DPRD. Setelah itu, baru dapat dilakukan Rapimnas untuk pengesahan dan rencana Munas. Sehingga pada akhirnya akan digelar Munas.
“Disetujui bersama, ini mapnya. Setelah putusan MA kemarin jadi ini kemudian disusun pengurus bersama kemudian rampinas, munas. Ini di tengah-tengah ini Agung, ini Ical, saya. Ini tanggal 18/12 yang lalu. Memakai munas Riau atau munas Bali kalau terjadi. Jadi tinggal jalan saja sebenarnya. Ini pada akhirnya munas ujungnya. Sudah diteken,” jelas JK.
Dalam kertas yang ditunjukan JK, juga tertulis tangan bahwa apabila MA memutuskan kemenangan munas Bali, maka dasar penyatuan pengurus Golkar adalah munas Bali. Tulisan tangan ini diparaf pada tanggal 18 Desember. Namun, tidak diketahui siapa yang menandatanganinya. (Herwan)
