KANALNEWS.co, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah hingga kini masih belum memberikan izin operasi kepada ojek online (Go-Jek) dan larangan itu terkait adanya keributan antara pengemudi Go-Jek dengan pangkalan ojek di Purwosari, Rabu (12/3) lalu.
“Ya sejak awal kehadirannya kami telah menolak secara tegas agar Go-Jek tidak beroperasi di Kota Solo, karena ini akan bisa menimbulkan masalah sosial. Jadi kalau sampai ada yang beroperasi itu ilegal,” kata Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, di Solo, Jumat (14/10/2016).
Mantan Wakil Jokowi itu mengatakan akibat peristiwa tersebut maka perlu adanya razia terhadap Go-Jek yang akan dilakukan Pemkot dengan menggandeng polisi dan instansi terkait lain. Nantinya polisi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta akan menindak tegas Go-Jek dengan sanksi gembok, jika masih nekat beroperasi.
Rudy sapaan akrab Rudyatmo mengatakan apalagi pengendara Go-Jek yang diklaim mencapai 500 orang artinya menambah jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Solo hanya seluas 44,4 kilometer. Hal ini berimbas pada kepadatan lalu-lintas dan Pemkot Surakarta sudah membuat rancangan besar moda transportasi umum yang fokus pada angkutan massal untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.
“Ya belum lagi emisinya, polusi udaranya dan macet. Itu yang harus dipikirkan. Izinnya yang mengeluarkan bukan Solo, kok beroperasi di Solo,” kata Rudy.
Ia mengatakan pemerintah Kota Surakarta baru menerima permohonan izin operasional jasa pengantar barang atau makanan online (Go-Food). Namun izin itu belum diterbitkan, namun Walikota memberi sinyal akan segera menerbitkan izin operasional itu dengan persyaratan, kendaraan yang digunakan didesain untuk membawa barang dan bukan untuk penumpang.
“Ya saya tidak melarang orang untuk mencari uang, tapi kalau sudah ada [ojek pangkalan] maka itu dulu, jangan di tambah,” katanya.
Walikota juga meminta agar pemerintah pusat meninjau ulang izin ojek online yang sudah dikeluarkan. Menurut dia, harus ada regulasi jelas dan pemerintah tidak asal merestui beroperasinya ojek online. Apalagi potensi konflik dengan ojek pangkalan mestinya menjadi pertimbangan.
“Saya mohon, presiden meninjau ulang merestui ojek online. Pertengkaran, konflik, di berbagai daerah yang terjadi itu harus menjadi bagian evaluasi,” katanya. (Setiawan)
