KANALNEWS.co, Jakarta – Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyatakan, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Kalijodo dinilai terlalu tergesa-gesa, pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak merencanakan adanya penertiban di kawasan yang terletak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu menjadi area terbuka hijau.
“Tidak ada anggaran sama sekali di tahun 2016. Ini mau diberesin (Kalijodo) mau dibikin taman. Itu taman pakai duit siapa,” kata Sanuis di Jakarta Minggu (21/2/2016).
Dengan tidak adanya anggaran area terbuka hijau bagi Kalijodo di dalam APBN 2016 menurutnya hal itu menandakan Pemprov DKI yang akan melakukan penggusuran tanpa merencanakannya dengan matang dan jika tidak ada rencana, Ia justru khawatir akan ada masalah-masalah baru ke depannya.
“Pemprov bukan menyelesaikan masalah di Kalijodo namun memindahkan masalah ke tempat baru. Karena belum tentu warga kalijodo diterima di rumah susun manapun,” katanya lebih lanjut.
Ia juga menyarankan agar Gubernur Ahok berani menghadapi warga Kalijodo dan mengambil sikap tegas untuk mengajak warga berdialaog di Balai Kota, hal tersebut sebagai cara untuk memberikan sosialisasi dan pengertian langsung pada warga kalijodo.
“Biar masyarakat (Kalijodo) paham, Pak Ahok harus gentle. Kenapa? Takut? Kalau takut mereka (warga kalijodo) bawa senjata, di depan (balaikota) kasih tentara. Jadi zaman sekarang orang-orang ditakut-takutin dengan mendatangkan tentara,” ujar Sanusi. (Setiawan)
