Ilustrasi vaksin (pixabay)

Kanalnews.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta pemerintah agar memperketat pengawasan vaksin booster melalui verifikasi data kependudukan. Sebab, belakangan ramai munculnya kasus joki vaksin

“Pengawasan pada saat vaksinasi harus diperketat terutama dalam verifikasi data penduduk yang akan melakukan vaksin,”katanya.

Dia mengatakan, verifikasi data kependudukan tersebut dapat dilakukan melalui single data identity, yakni kelengkapan sidik jari dan terintegrasi dengan sistem pencatatan vaksin.

Diketahui, Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin sebanyak 113 juta, dari total kebutuhan 230 juta dosis vaksin booster. Rencananya vaksinasi tahap ketiga ini akan dimulai pada 12 Januari mendatang.

Sebab, tingginya kebutuhan yang masih tergantung pada impor dari negara lain tersebut, Putih meminta agar kesediaan vaksin harus benar-benar dijaga.

“Karena pada dasarnya vaksin adalah kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga harus diupayakan gratis,” ujarnya.

Vaksin booster diberikan kepada warga yang sudah berusia 18 tahun ke atas dan 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. (RR)