Kanalnews.co, JAKARTA- Polemik sidang terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) ikut menyeret nama Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Di tengah proses hukum tersebut, beredar narasi di media sosial yang menyebut Puan berpeluang menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, isu tersebut langsung dibantah keras oleh PDIP.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai narasi mengenai Puan akan naik menjadi Wakil Presiden merupakan informasi yang tidak benar. Ia bahkan menduga kemunculan isu tersebut sengaja diarahkan untuk menyudutkan Puan dan partainya.
“Menurut saya, itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDI Perjuangan,” kata Deddy kepada wartawan, Senin (5/10/2026).
Deddy juga meminta proses hukum di MK tidak dicampuradukkan dengan narasi politik yang menurutnya menyesatkan. Ia khawatir isu tersebut mengaburkan substansi perkara yang sedang diuji di lembaga konstitusi.
Ia menegaskan persoalan mengenai keabsahan ijazah Gibran merupakan perkara yang berkaitan dengan pihak-pihak yang mengajukan gugatan di MK. Menurutnya, tidak ada kepentingan Puan maupun PDIP dalam perkara tersebut.
“Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan, apalagi PDI Perjuangan,” ujarnya.
Deddy bahkan mencurigai narasi yang menyeret Puan sengaja dimunculkan oleh pihak yang mendukung Gibran untuk membangun simpati di tengah polemik hukum tersebut.
“Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum,” tuturnya.
Menurut Deddy, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui pembuktian di persidangan. Ia meminta pihak-pihak terkait tidak membuat narasi baru yang justru menyeret nama tokoh atau partai politik lain.
“Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara,” tegasnya.
Deddy pun menyayangkan munculnya narasi yang membawa-bawa nama Puan. Ia menilai langkah tersebut hanya akan membuat polemik semakin melebar dan menggeser perhatian publik dari pokok perkara.
“Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati,” pungkasnya. (sis)
