Kanalnews.co, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melontarkan peringatan keras terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di Indonesia. Ia menegaskan, kawasan hutan yang terbakar tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk membuka perkebunan baru, termasuk kelapa sawit.
Hasto menilai, kerusakan hutan tidak cukup ditangani dengan memadamkan api. Pemerintah juga perlu memastikan kawasan yang terbakar dipulihkan dan tidak dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan.
“Hutan-hutan yang terbakar atau oleh ulah pihak-pihak tertentu dipakai untuk pembukaan perkebunan, tidak boleh dikonversikan untuk perkebunan termasuk kelapa sawit,” ujar Hasto di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).
Ia menegaskan, kawasan hutan yang rusak harus dikembalikan melalui program penghijauan dan penanaman kembali atau reboisasi.
“Hutan-hutan yang terbakar tersebut harus dilakukan reboisasi kembali,” sambungnya.
Menurut Hasto, pencegahan karhutla membutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari pembatasan alih fungsi hutan hingga penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.
Ia juga mengusulkan moratorium hutan sebagai upaya mencegah kerusakan yang semakin meluas. Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu dibarengi perencanaan tata ruang yang matang serta pelibatan masyarakat dalam gerakan reboisasi nasional.
Selain menjaga kelestarian lingkungan, program pemulihan hutan dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Hasto turut menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Ia memperingatkan, tanpa sanksi tegas, praktik yang merugikan lingkungan berpotensi terus berulang.
“Tanpa keadilan, tanpa ketegasan, tanpa suatu sanksi yang tegas bagi mereka yang telah merusak hutan-hutan kita, maka apa yang terjadi akan terus-menerus dilakukan. Dan ini sudah menyentuh marwah bangsa,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti alih fungsi hutan, Hasto juga meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan kebakaran sebelum musim kemarau tiba.
Ia mendorong penguatan badan penanggulangan bencana, pelibatan relawan, serta modernisasi peralatan agar penanganan karhutla bisa dilakukan lebih efektif.
Menurut Hasto, persiapan tidak boleh dilakukan ketika kebakaran sudah meluas. Perencanaan komprehensif setidaknya harus dimulai lima bulan sebelum musim kemarau.
“Ke depan setidak-tidaknya dalam waktu lima bulan sebelum musim kemarau, harus sudah dilakukan suatu perencanaan-perencanaan yang komprehensif untuk mencegah kebakaran hutan yang telah menurunkan marwah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta memiliki harga diri,” katanya.
Hasto menyebut pendekatan tersebut merujuk pada praktik baik dalam pengalaman Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di bidang kehutanan.
Ia berharap kebijakan perlindungan hutan tidak berhenti pada penanganan kebakaran, tetapi juga memastikan kawasan yang rusak tidak kembali menjadi sasaran pembukaan lahan perkebunan. (ads)
