Kanalnews.co, JAKARTA- Penanggungjawab Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Prices Asami Athena menegaskan tidak ada yang bisa menghalang-halangi pergerakan para sopir truk untuk memperjuangkan nasib mereka yang dianggap sebagai pahlawan logistik namun malah ditindas oleh kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM bersubsidi dan rencana penerapan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada awal 2023 mendatang. Dia mengatakan apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap para sopir truk ini seakan tidak menghargai apa yang telah disumbangkan mereka dalam mendukung perekonomian di Indonesia.

“Kami telah berjuang untuk menyalurkan logistik sampai ke seluruh pelosok tanah air ini, di mana nyawa kami terkadang menjadi taruhannya saat berada di jalan. Tapi, apa kami dapatkan dari semua yang kami lakukan untuk negeri ini. Kami tidak dianggap sama sekali,” kata Inces, sapaan Princes Asami Athena.

Yang paling menyedihkan lagi, kata Inces, pemerintah berusaha untuk memecah belah para sopir dengan melakukan pendekatan terhadap beberapa kelompok sopir truk tertentu yang digunakan untuk menghalang-halangi perjuangan mereka untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan penerapan Zero ODOL yang sangat menyusahkan kehidupan para sopir.

“Tetapi saya katakan, tidak ada yang mampu meredam perjuangan kami untuk memperjuangkan nasib para sopir truk, siapa pun dia. Karena, ini sudah mengusik permasalahan ekonomi kami. Kami di APPN betul-betul akan tetap bersatu memperjuangkan terkait dengan martabat dan harga diri profesi kami,” ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah tidak pernah membicarakan kebijakan yang akan dikeluarkannya kepada para sopir truk, baik dalam hal kenaikan harga BBM dan juga rencana penerapan Zero ODOL.

Apakah segitu rendahnya kami makanya pemerintah tidak mau duduk bersama dengan kami untuk membicarakan peraturan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kami itu. Rasanya kok kami nggak dihargai gitu,” ucapnya.

Terkait gerakan yang akan dilakukan, dia mengatakan saat ini APPN sudah bersiap untuk melakukan pergerakan skala nasional yang pusatnya adalah di wilayah Jakarta.

“Kami sudah sering melakukan gerakan di wilayah Timur, Barat, tapi belum pernah serempak seperti yang akan kami lakukan nanti. Kalau kami para sopir truk ini berhenti beroperasi, saya pastikan perekonomian akan mati. Itu saya pastikan ya. Tapi, kalau pemerintah memang mau duduk bersama, ayo duduk bersama. Hanya itu solusinya,” kata Inces.

Selama ini, menurut Inces, pemerintah hanya memberikan janji-janji semata kepada mereka.

“Kami bekerja ini bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk bertahan hidup. Jadi saya harap pemerintah juga bijaksana terhadap kami orang-orang kecil,” katanya.

Dia mengatakan dalam gerakan nanti, APPN hanya menuntut  agar pemerintah memberikan keadilan terhadap para sopir truk. Sebab, masalah ODOL belum selesai, sementara masalah baru muncul  setelah kenaikan harga BBM.

Terkait Zero ODOL, dia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan kebijakan ini terhadap ekonomi keluarga para sopir truk yang ada di Indonesia.

“Pemerintah tahu nggak apa yang terjadi terhadap keluarga kami jika peraturan Zero ODOL ini diterapkan. Pemerintah harus tahu bahwa masing-masing driver logistik itu rata-rata harus menghidupi beberapa orang di rumahnya, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Jadi, kebutuhan kami itu terus meningkat,” katanya.

Inces mengatakan kebijakan Zero ODOL itu seakan menjadi bumerang untuk para sopir logistik jika diterapkan. Menurutnya, yang diinginkan APPN adalah pemerintah mau duduk bersama dengan para driver sebelum membuat peraturan itu

“Kalau memang betul mereka mau membuatkan aturan, ayo duduk bersama kami biar kami juga bisa melihat sisi baiknya bagaimana. Jika memang kami diarahkan ke kanan, resiko yang kami dapat itu bagaimana. Jika kami diarahkan ke kiri, resiko yang kami dapat itu bagaimana. Kami sangat paham urusan di jalan itu semua terkait dengan resiko dan bagaimana meminimumkan resiko itu. Tapi, ya jangan sampai resiko-resiko itu berbentur kembali dan menjadi bumerang untuk kami juga,” katanya.

Dia mencontohkan seperti pemotongan truk yang biayanya harus ditanggung juga oleh para driver. “Mobil kami sudah dipotong, penggantian biaya kami belum pasti dari siapa. Ini kan namanya bumerang buat kami,” cetusnya (adt)