KANALNEWS.co, Kualalumpur – Perdana Malaysia Mahathir Mohamad kecewa dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak menyangkal terlibat dalam kasus korupsi 1MDB yang menjerat mantan perdana menteri Najib Razak. Namun, Perdana Menteri tertua didunia itu memastikan negara asal Timur Tengah itu sejauh ini tidak terbukti terlibat.
“Jadi, kita tidak bisa menuduh Arab Saudi. Kecuali, tentu saja ada bukti bahwa Arab Saudi telah mencoba ikut campur dalam politik Malaysia,” kata Mahathir kepada Aljazirah, Kamis (5/7).
Menurut Mahatir, kasus penuntutan terhadap Najib harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Undang-undang harus digunakan dan jika jaksa agung menemukan bukti yang cukup dari tindakan kriminal itu, maka jaksa bisa mengambil keputusan,” jelasnya.
Alasan menuntut Najib dimuka pengadilan, menurutnya adalah untuk memenuhi janji-janji saat kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan menegakan supremasi hukum dan memisahkan kekuasaan dalam bernegara. “Salah satu janji kami (dalam pemilu) adalah kami akan menghormati pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, jadi saya tidak dapat mencampuri apa yang ingin dilakukan oleh jaksa agung,” ungkap Mahathir.
Najib sendiri sebelumnya telah membantah tuduhan korupsi terkait hilangnya empat miliar dolar AS dari dana investasi negara 1MBD. Diduga dana sebesar 700 juta dolar AS telah ditransfer dari SRC International, bekas anak perusahaan 1MDB, ke akun pribadi Najib. Uang itu menurutnya adalah sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi, yang telah dikembalikannya.
Pemerintahan baru Mahathir membuka kembali penyelidikan kasus Najib yang sebelumnya telah dihentikan saat Najib masih berkuasa. Satuan tugas khusus untuk menangani kasus tersebut juga telah dibentuk. Sejauh ini, polisi telah menginterogasi sejumlah politisi, serta istri Najib, Rosmah Mansour, dan anak tirinya, Riza Aziz. Pihak berwenang Malaysia juga telah membekukan ratusan rekening bank yang diyakini terkait dengan 1MBD. (WAN)
