Kanalnews.co, JAKARTA– Di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah kembali membentuk dua badan baru yaitu Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa/Badan Otorita Pengelola Laut Pantura Jawa, dan Badan Industri Mineral. Apa alasannya?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pembentukan dua badan tersebut murni karena kebutuhan. Persoalan penurunan muka tanah di pantai utara Pulau Jawa di setiap tahun menjadi pertimbangan dan banjir rob yang kerap terjadi.
“Berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa,” ujarnya.
“Dan saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi rob, sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelola Pantai Utara Jawa,” lata Prasetyo.
Terkait pembentukan badan industri mineral, Prabowo disebutnya ingin mengelola sumber daya alam dan mineral-mineral strategis yang dimiliki Indonesia.
“Nah karena itulah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam, terutama mineral strategis ini, maka kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan. Oleh karenanya, badan tersebut untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi,” katanya.
Badan Industri Mineral tugasnya melindungi mineral-mineral strategis, mengidentifikasi seluruh mineral-mineral strategis yang ada. Badan itu juga bertugas melakukan riset untuk mengolah mineral-mineral menjadi lebih optimal.
“Karena posisi beliau sebagai Mendikti, justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau. Supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini,” katanya.
Untuk menjalankan kedua badan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral dan melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Kemudian, Darwin Trisna Djajawinata dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Darwin merupakan Direktur Operasional & Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Suhajar Diantoro juga dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Alasan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa memiliki dua wakil, menurut Pras berdasarkan kebutuhan.
“Nggak ada tafsir apapun terhadap jumlah. Sekali lagi ini masalah kebutuhan. Jadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau Tanggul Laut Utara Jawa itu, kenapa dua? Karena disitu memenuhi satu unsur dari teman-teman di Danantara,” kata Prasetyo.
Tugas Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa adalah terkait proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan, badan tersebut akan berhubungan dengan masalah investasi. Salah satunya dengan mempertimbangkan keberadaan Danantara.
“Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga disitu mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Karena bicara utara Jawa ia akan berada di kurang lima provinsi di pulau Jawa. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, nggak ada tafsir mengenai jumlah,” kata Prasetyo. (ads)
