KANALNEWS.co, Jakarta – Banyak cerita mengejutkan paska dicopotnya Dwi Soetjipto dari kursi Direktur Utama Pertamina. Hari ini dikabarkan bahwa orang-orang dekat Istana sangat tersinggung atas pencopotan Dwi Soetjipto, meskipun sebenarnya pencopotan itu atas persetujuan Presiden Joko Widodo.
Semua tahu, pmberhentian Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina atas persetujuan Presiden. Akan tetapi orang-orang yang berada di lingkungan Istana tetap mengaggap Menteri BUMN, sebagai orang yang bertanggung jawab atas pencopotan Dwi Soetjipto.
Menurut sumber terpercaya yang dirahasiakan identitasnya, ada surat rekomendasi dari Dewan Komisaris Pertamina yang dikirim ke Istana, namun sangat mungkin Presiden belum menerima dan belum sempat membaca rekomendasi itu.
Rekomendasi tersebut, menurut sumber, meminta agar pemerintah mencopot Dirut Pertamina dan Direktur Mega Projek , Hardadi, karena sudah tidak bisa bekerjasama lagi dengan direksi lainnya yang berjumlah 6 orang tetapi diluar diretur hulu dan direktur mega projek.
Jadi masalah internal di pertamina bukanlah karena adanya posisi wakil dirut yang juga telah dihapus berbarengan pencopotan Dwi.
Memurut sumber, istana sangat mungkin mengakomodir usulan pihak yang dekat dengan Istana agar pula mencopot komisaris utama Pertamina dan beberapa direktur lain di Pertamina yang dinilai berseberangan dengan Dwi Soetjipto.
Dwi Soetjipto akan diusulkan untuk menggantikan posisi Tanri Abeng sebagai Komut Pertamina. Hardadi yang menjabat direktur mega projek yang menangani anggaran sangat besar sekitar Rp.700 triliun , akan diusung menjadi Dirut Pertamina.
Jika Presiden menolak Hardadi sebagai dirut Pertamina, maka Arcandra yang wakil menteri esdm dan anggota dewan komisaris Pertaminalah yang akan diusulkan sebagai Dirut. Pertamina.
Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan , Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Pengolahan dan Direktur Pemasaran juga akan diupayakan diganti agar bisa sejalan dengan Hardadi dan Dwi Soetjipto. (mk/*)
