KANALNEWS.co, Jakarta – Kepala Staf Presiden Moeldoko menuding Benny Wenda, pemimpin gerakan Papua Merdeka atau ULMWP (United Liberation Movement of West Papuan) yang kini mendapat suaka untuk bermukim di Inggris sejak 2003 silam merupakan tokoh smentral di balik kericuhan di Papua dan Papua Barat.
Benny menurut Moeldoko telah melakukan mobilisasi isu diplomatik yang tidak benar terkait isu kemerdekaan Papua di sejumlah negara, seperti Inggris dan Australia yang merugikan bangsa Indonesia. “Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang nggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia-lah, di Inggris-lah,” ujar Moeldoko di kantornya, Senin (2/9/2019).
Mantan Panglima TNI itu juga menyebut Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pendekatan politik, terutama dengan pihak Inggris. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pendekatan militer terhadap persoalan di Papua dan Papua Barat saat ini. “Ini pun juga lebih ke politik karena dia bergerak di front politik,” katanya.
Benny Wenda mulai memperjuangkan kemerdekaan Papua sejak tahun 1970-an. Ia sempat dijebloskan di penjara pada 2002, tapi kemudian kabur dan diselundupkan ke Papua Nugini. Setelah itu, Inggris memberikan suaka terhadapnya hingga kini.
Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga mengamini pernyataan Moeldoko bahwa Benny Wenda menebarkan provokasi dalam persoalan di Papua dan Papua Barat. “Saya kira benar bahwa Benny bagian konspirasi untuk masalah ini. Tetapi kita harus lawan dengan kebenaran kita lawan dengan fakta, dan biasanya provokasi yang nggak benar, informasi yang menyesatkan hanya dapat dibantah dengan fakta-fakta yang ada,” ujar Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Senin (2/9).
Aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat dimulai sejak Senin (19/8) lalu. Isunya kala itu adalah protes terhadap tindakan rasialisme yang dilakukan oknum ormas dan aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat (16/8). Sejauh ini sejumlah tersangka dari pihak ormas telah ditetapkan dalam kasus itu. Dua anggota TNI juga tengah diperiksa.
Aksi-aksi unjuk rasa itu beberapa berakhir dengan kericuhan, seperti di Manokwari, Sorong, Mimika, Diyai, dan Jayapura. Di Diyai, kepolisian mengklaim dua warga dan satu prajurit TNI meninggal meski gereja setempat mencatat sedikitnya tujuh warga meninggal. Di Jayapura, kerusuhan pada Kamis (29/8), memicu aksi tandingan yang menyebabkan empat warga meninggal pada Ahad (1/9) dini hari.
Aksi-aksi di berbagai wilayah itu tak jarang disusupi sentimen prokemerdekaan dan proreferendum Papua. Bendera bintang kejora yang digunakan sebagai lambang kemerdekaan Papua berkibar di mana-mana, bahkan hingga depan Istana Kepresidenan.
Melalui akun Facebook resminya, Benny Wenda justru menuding Pemerintah Indonesia berupaya memantik konflik antaretnis di Papua dengan memfasilitasi terbentuknya milisia-milisia untuk menghadapi aksi antirasialisme. “Harus saya tekankan, musuh warga Papua bukan warga Indonesia. Musuh kami hanyalah sistem kolonialisme,” tulisnya.
Ia meminta warga Papua tak terprovokasi dengan aksi-aksi tandingan belakangan ini. “Kami tak akan mengizinkan banjir darah di negara kami. Kami akan meretas jalan menuju kemerdekaan dalam kedamaian dan cinta. Perjuangan damai kami bukan untuk balas dendam, tetapi referendum,” kata dia.
Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, sayap bersenjata kelompok separatis kemerdekaan Papua, juga menyangkal pihaknya, atau pihak mana pun menyetir aksi di Papua. “Aksi protes rasialisme adalah aksi sebab akibat. Kita tak bisa menyalahkan siapa pun, karena yang namanya gerakan massa tak bisa dibatasi. Ini (tudingan interfensi) hanya paranoia Pemerintah Indonesia,” kata Sebby. (ANT)
