Kanalnesws.co, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merilis pembaruan capaian angka penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia untuk periode semester I tahun 2024, pada Rabu, (3/7/2024) di Kantor Kemenko PMK.
Menko Muhadjir memaparkan angka kemiskinan dan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,” ujar Menko PMK, dilansir dari siaran pers Kemenko PMK.
“Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen,” imbuh Menko Muhadjir.
Menko Muhadjir juga mengungkapkan bahwa capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ia juga menyebut tengah berupaya mencapai target penurunan sebagaimana telah ditentukan oleh Presiden Joko Widodo yakni, penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, sedangkan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
“Memang targetnya untuk kemiskinan 7,5 persen, dan posisi kita 9,03 persen. Kita berharap kalau penurunan konsisten 2,33 persen maka mestinya akhir tahun nanti sudah bisa di bawah 9 persen. Artinya di bawah 8,5. Untuk Kemiskinan Ekstrem Saya optimis akhir tahun 2024 walaupun tidak 0 bunder mestinya bisa di bawah 0,5 persen,” ungkap Menko Muhadjir.
Menko Muhadjir menyampaikan untuk mengejar target di tahun 2024 tersisa waktu 5 bulan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat dan mempercepat segala upaya serta intervensi.
“Kita upayakan dalam lima bulan ke depan untuk semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kita juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menko Muhadjir menekankan bahwa pemerintah pusat, hingga daerah berperan penting dalam menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Semuanya sangat tergantung pada kemauan baik dan kesungguhan pemerintah daerah setempat. Karena urusan kemiskinan ini adalah urusan pemerintah konkuren. Tanggung jawab dan wewenang itu berbagi antara pusat dan daerah,” kata Menko Muhadjir.
“Pemerintah pusat tidak bisa langsung melakukan intervensi tanpa andil pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Menurutnya, bila pihak daerah memiliki kemampuan fiskal dan anggaran yang baik, maka bisa melakukan inisiatif untuk melakukan langkah-langkah intervensi kemiskinan tanpa menunggu arahan pemerintah pusat. Sebaliknya, bila daerah-daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang kiat dan anggaran yang tidak memadai, maka pemerintah pusat akan memperkuat intervensi untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” tambah Menko Muhadjir.
Untuk itu, ia mengatakan, dalam lima bulan meminta deputi terkait untuk memastikan daerah butuh intervensi pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah.
Selain itu, Muhadjir menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem semakin kecil angkanya maka semakin sulit untuk ditangani. Sebab menurutnya, hal itu seperti kerak nasi yang membutuhkan upaya lebih keras dalam menghapusnya. Meski begitu, ia tetap optimis mampu menyelesaikan capaian yang telah ditentukan Presiden Joko Widodo.
Di sisi lain, ia juga mengatakan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem sampai 0 persen perlu upaya dan modal yang lebih besar, termasuk juga memperluas cakupan intervensi.
“Karena itu, kita Kemenko PMK juga akan mengoptimalkan menurunkan pengeluaran yaitu untuk anggota keluarga miskin lansia dan difabel, serta mereka yang mengalami sakit permanen. Itu harus mendapatkan intervensi untuk pengeluaran atau bansos secara permanen. Ini nanti kita akan rapikan dan dimasukkan dalam data P3KE,” jelasnya. (aof)
