Kanalnews.co, JAKARTA– Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim setuju jika PPKM diperpanjang asal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang harus memimpin langsung pelaksanaan PPKM Darurat tersebut. Tak perlu lagi menyerahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Wacana perpanjangan PPKM Darurat saat ini masih dalam pembahasan presiden. Sebelumnya, PPKM telah berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Lukman menilai Jokowi perlu membentuk tim yang Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri sosial, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri dan Panglima TNI.

“Komposisi tim leader ini untuk menjamin pelaksanaan PPKM Darurat Perpanjangan nantinya akan menggabungkan seluruh pendekatan, yakni pendekatan kesehatan, teritorial/kewilayahan, agama, sosial, hukum dan keamanan,” ujar Luqman lewat keterangan tertulis, Senin (19/6/2021).

Selain itu, anggaran jaring pengaman sosial perlu ditambah dan direalisasikan dengan jelas dan vaksinasi digenjot. Lalu, sektor konstruksi dihentikan, sektor transportasi publik juga dihentikan sementara, serta pengawasan PPKM Darurat harus diperketat.

“Apabila pemerintah tidak memungkinkan melakukan penyempurnaan kebijakan PPKM Darurat sebagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan di atas, maka saya usul PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang. Cukup sampai tanggal 20 Juli sebagaimana rencana semula,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB itu.