JAKARTA-Kinerja Inspektorat DKI dinilai lamban terkait Pompa Air Palsu di Kampung Bandan. Situasi ini membuat anggota DPRD DKI Jakarta bereaksi keras.
Ketua Fraksi Gerindra, Sanusi, mengatakan Inspektorat DKI Jakarta harus bekerja lebih cepat dibandingkan dengan instansi lain di luar Pemprov DKI. Sehingga diharapkan bisa mencegah kerugian negara. “Kita meminta Inspektorat kerja lebih singkat. Jika uang belum dibayarkan maka itu bisa mencegah kerugian negara,” kata Sanusi, Rabu (4/1).
Namun, ia mengaku hingga saat ini DPRD DKI Jakarta belum mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan pemalsuan pompa air tersebut. “Jika kita mendapat laporan dari masyarakat kita akan langsung panggil Dinas PU dan bertindak cepat untuk mencegah kerugian negara,” imbuhnya.
Menurut Sanusi jika terjadi kesalahan yang dilakukan baik oleh oknum di lingkungan Pemprov DKI Jakarta maupun kontraktor harus tetap diberikan sanksi. “Untuk kontraktor, kalau itu sudah standar umum wajib di-blacklist (masuk daftar hitam),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Franky Mangatas Panjaitan, menuturkan penyelidikan masih dilakukan. Beberapa orang terkait, telah dimintai keterangan mengenai dugaan pemalsuan pompa air tersebut. “Beberapa orang telah kita mintai keterangan. Tapi penyelidikan masih berlangsung,” ujar Franky singkat.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Divisi Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. “Sejauh ini belum ada laporan mengenai pemalsuan pompa air,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya kasus pemalsuan pompa air di Kampung Bandan ini, disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 9,7 miliar. Penyimpangan yang dilakukan, diduga ada pengurangan ketebalan pipa yang harusnya 16 mm ternyata hanya 12 mm. O Dinda Aurelia
