Kanalnews.co, JAKARTA– Istana Kepresidenan merespons hasil survei LSI Denny JA yang mencatat mayoritas masyarakat menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pemerintah menghormati seluruh pandangan publik.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan perbedaan sikap dalam menanggapi wacana sistem pilkada merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap suara yang pro maupun kontra.
“Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Prasetyo juga menilai tidak ada polemik serius terkait masih munculnya penolakan terhadap pilkada tidak langsung. Ia menegaskan pemerintah akan mencermati dinamika yang ada dan menyerahkan sepenuhnya pembahasan sistem pilkada pada mekanisme yang sedang berjalan.
“Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” katanya singkat.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei nasional terkait pandangan publik atas usulan pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden menyatakan tidak setuju, dengan tingkat penolakan tertinggi datang dari kelompok generasi Z.
Dalam survei itu, responden diajukan pertanyaan mengenai persetujuan terhadap wacana pilkada tidak langsung atau pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hasilnya, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali.
Rinciannya, 28,6 persen responden menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, sementara 5,3 persen lainnya memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. (ads
