
Kanalnews.co, JAKARTA– Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara setelah DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi yang telah mengendap selama 18 tahun di parlemen itu kini resmi melewati tahap pengesahan.
Puan menepis anggapan bahwa keputusan DPR tersebut lahir akibat tekanan atau desakan dari pihak tertentu. Dia memastikan pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hasil dari proses legislasi yang telah dijalankan melalui berbagai tahapan.
Menurut Puan, DPR membutuhkan waktu panjang untuk membahas regulasi tersebut. Bahkan, sebelum dibawa ke rapat paripurna, parlemen telah menggelar puluhan kegiatan untuk mengumpulkan masukan dan menyempurnakan substansi aturan.
“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia kemudian membeberkan sejumlah tahapan yang telah dilalui DPR. Tercatat ada 80 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam proses pembahasan RUU tersebut.
Selain itu, DPR melakukan kunjungan kerja ke 18 provinsi dan menyambangi 46 daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
Puan menegaskan, pembahasan juga melibatkan penelitian, penelaahan, hingga evaluasi untuk memastikan aturan baru tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dengan perundang-undangan lainnya, terutama KUHP dan KUHAP.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” tuturnya.
Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sidang dipimpin langsung oleh Puan dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Dengan pengesahan ini, perjalanan panjang RUU Perampasan Aset selama 18 tahun di DPR akhirnya mencapai babak baru. (pht)




































