Foto dok Setkab

 

Kanalnews.co, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Markas Besar TNI, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan proyek Kopdes bukan program tambahan, melainkan bagian dari agenda strategis negara untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa.

Pertemuan yang berlangsung Selasa (25/11/2025) itu dipublikasikan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet. Selain Presiden, hadir pula Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Keterlibatan langsung Presiden menunjukkan bahwa pembangunan koperasi desa adalah prioritas nasional. Ini bukan proyek biasa,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Teddy menyebut evaluasi kali ini menjadi ajang konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemda, dan TNI untuk meninjau kemajuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah. Ia menegaskan Presiden meminta seluruh unsur pemerintah bekerja terpadu, disiplin, dan tanpa tumpang tindih kewenangan.

“Presiden menginginkan setiap Kopdes Merah Putih beroperasi profesional dan langsung menyentuh kebutuhan warga. Kolaborasi pemerintah, TNI, dan daerah tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya.

Melalui evaluasi terpadu tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas koperasi yang akan difungsikan sebagai pusat distribusi sembako, wadah pemberdayaan ekonomi lokal, hingga penyeimbang layanan publik di desa dan kelurahan.

Hingga saat ini, pembangunan Kopdes Merah Putih telah mencapai sekitar 83 ribu unit dan mulai beroperasi sejak akhir Oktober 2025.

Sementara itu, unggahan di Instagram Presiden Prabowo menunjukkan dirinya juga memimpin video conference dengan berbagai batalyon TNI di daerah. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya memperkuat kesiapan pasukan sebagai bagian dari menjaga stabilitas nasional.

Sepanjang tahun ini, pemerintah telah membentuk 150 batalyon infanteri teritorial yang bertugas mengamankan wilayah, menjaga kepentingan nasional, dan melindungi kawasan industri strategis. Pemerintah juga terus menambah personel untuk kontingen pasukan pemelihara perdamaian di bawah PBB, yang ditugaskan membantu misi kemanusiaan dan pemulihan pascakonflik di berbagai negara. (ads)