Foto MPR

 

Kanalnews.co, JAKARTA – Proses pencarian pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI ternyata belum bisa berlangsung sesuai jadwal awal. Presiden Prabowo Subianto meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggeser agenda pemilihan, penetapan, hingga pelantikan wapres baru dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Prabowo disebut masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan kepada MPR.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, usulan perubahan jadwal itu disampaikan langsung oleh Prabowo melalui surat resmi yang dikirimkan kepada lembaganya.

“Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senin (16/11).

Surat tersebut kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam rapat gabungan MPR. Setelah mempertimbangkan usulan Presiden, MPR akhirnya menyepakati perubahan tanggal pelaksanaan prosesi pengisian jabatan wakil presiden tersebut.

Perubahan jadwal ini membuat publik harus menunggu satu pekan lebih lama untuk mengetahui siapa sosok yang bakal mendampingi Prabowo di sisa masa jabatan pemerintahan.

Meski demikian, MPR masih memiliki waktu untuk menuntaskan proses tersebut. Sidang paripurna pada 9 Desember masih menyisakan waktu 33 hari sebelum batas maksimal 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027, sebagaimana diatur dalam UUD dan UU MD3.

Ada pula tenggat penting yang harus diperhatikan Presiden. Berdasarkan Pasal 136 ayat 1 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden wajib menyampaikan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum sidang paripurna.

Dengan jadwal baru 9 Desember, Prabowo harus menyerahkan dua kandidat tersebut kepada MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026.

Sementara itu, mekanisme penentuan satu nama dari dua kandidat yang diajukan Presiden masih belum dipastikan. MPR belum memutuskan apakah pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat.

Muzani menyebut teknis pelaksanaan pemilihan nantinya akan disiapkan oleh panitia ad hoc.

“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” ujar Muzani.

“Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” sambungnya.

Sebagai informasi, Gibran telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11). Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik pembatalan surat penyetaraan pendidikan ijazah SMA oleh Mahkamah Agung (MA).

Persoalan itu juga memicu dinamika politik di DPR. Sebanyak 120 dari sekitar 580 anggota DPR disebut mendukung proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.

Namun, Gibran membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia menegaskan keputusan mundur merupakan pilihan pribadi yang telah dipertimbangkan secara matang. (ads(