Kanalnews.co, JAKARTA- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengaku sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk menarik 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Lantas, seperti apa cerita Listyo Sigit yang akhirnya memilih menyurati Jokowi terkait rencana itu?

Listyo mengaku mengutarakan niat itu melalui surat yang dikirim pada Jumat (24/9). Surat itu pun akhirnya dibalas Jokowi secara tertulis melalui Mensesneg.

“Saya jelaskan, hari Jumat yang lalu saya telah berkirim surat kepada Pak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnya Ditpikor,” ujar Listyo.

“Kami berkirim surat kepada Pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus di tes dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri,” katanya.

“Kemudian, kemarin, tanggal 27 (September) kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui mensegneg secara tertulis.”

Dalam surat balasan tersebut, Jokowi disebutnya setuju agar 56 pegawai KPK tersebut menjadi ASN Polri. Ia pun diminta berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membicarakan proses dan mekanismenya.

“Proses sedang berlangsung dan mekanismenya seperti apa saat ini sedang didiskusikan untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,” kata mantan Kabareskrim tersebut.

Lalu, apa yang membuat Listyo tertarik merekrut 56 pegawai KPK itu menjadi ASN Polri? Listyo menilai mereka memiliki kapasitas yang cukup baik di bidangnya dan kebetulan diperlukan di lembaganya.

“Kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri,” ujar Listyo.

Kasus 56 pegawai KPK yang gagal TWK menjadi polemik. Jokowi bahkan dituntut mengambil sikap untuk menangani masalah tersebut, namun eks Wali Kota Solo itu tak mau semua masalah dibebankan kepadanya.

Sejumlah nama-nama kondang KPK pun terancam diberhentikan, seperti Yudi Purnomo yang juga Ketua Wadah Pegawai KPK, eks anggota Polri Novel Baswedan, Harun al Rasyid yang dijuluki Raja OTT, dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko yang diketahui juga akan masuk masa pensiun. (ads)