KANALNEWS.co, Jakarta – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM), Faisal Basri, mengatakan, pemerintah tidak melepaskan  harga bahan bakar minyak (BBM) pada mekanisme pasar.

“Tidak benar kalau Pemerintah melepas harga BBM sepenuhnya pada pasar. Karena, pemerintah menentukan margin 5-10 persen. Tapi, intinya pemerintah akan mengawasi… tidak membiarkan begitu saja pada mekanisme pasar,” kata Faisal saat menggeal jumpa pers di Sekretarian Tim RTKM di Jakarta, Rabu (1/4).

Menurutnya, Pemerintah menetapkan margin 5-10 persen berdasarkan dasar hukum Perpres 191 tahun 2014 jo. Permen ESDM No. 39 tahun 2014.  Di mana dijelaskan melalui ketentuan tersebut pemerintah mengatur harga tiga kategori atau jenis BBM.

Dijelaskannya, jenis BBM tertentu atau BBM yang masih disubsidi, yakni solar dengan subsidi tetap Rp 1.000 per liter, serta minyak tanah yang diberikan subsidi mengambang. Kedua, jenis BBM penugasan yang didistribusikan di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Harga BBM penugasan menggunakan formula sesuai harga dasar ditambah ongkos distribusi di luar Jamali.

“Terlepas dari apakah kecenderungan di luar Jamali itu lebih mahal kalau dilepas, ya enggak juga. Harga di Balikpapan lebih murah dari Rengasdengklok karena di Balikpapan ada kilang, di Dumai ada kilang,” tandas faisal Basri. (Mulkani)