SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dengan nilai belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan dokumen Raperda APBD 2027 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, 11 November 2026.
Dalam struktur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,545 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun, dengan defisit sekitar Rp1,090 triliun yang ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas kerja sama selama proses pembahasan. Menurutnya, persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
“Persetujuan bersama ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah,” ujar Khofifah.
Sembilan Prioritas Pembangunan Jadi Arah APBD 2027
Khofifah menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kebijakan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur. Fokusnya mencakup percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Di bidang sumber daya manusia, perhatian diarahkan pada pemerataan akses dan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Prioritas lainnya meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif, menjaga kerukunan masyarakat yang harmonis dan inklusif, serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ada Penyesuaian Belanja dan Dana Cadangan
Dalam proses pembahasan, Badan Anggaran, fraksi, dan komisi DPRD Jatim turut memberikan sejumlah masukan dan penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah.
Salah satu penyesuaian dilakukan pada pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan. Alokasi untuk tahun 2027 dikurangi Rp75 miliar, dari rencana semula Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar.
Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap dipertahankan sebesar Rp600 miliar sesuai Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.
Selain itu, dilakukan efisiensi belanja pegawai yang kemudian dialihkan untuk mendukung belanja prioritas pembangunan.
Khofifah menyebut seluruh proses pembahasan dilakukan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap selaras dengan target pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Raperda APBD 2027 Selanjutnya Dievaluasi Mendagri
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 belum langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri dijadwalkan paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama.
Tahapan evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Khofifah berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, terutama dalam memastikan anggaran yang telah disepakati dapat mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, arah pembangunan Jawa Timur pada 2027 bertumpu pada penguatan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan tema Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas,” pungkasnya.
