KANALNEWS.co, Palangkaraya – Pelaksana Tugas (Plt) Menpora Menkokesra Agung Laksono, Minggu (9/12) menegaskan, tak beri rekomendasi Kongres Luar Biasa PSSI di Palangkaraya sebelum dilakukan verifikasi peserta kongres oleh Joint Committe (JC).
Namun, PSSI menilai, tidak diperlukan rekomendasi dari pemerintah untuk menggelar suatu kongres, seperti puluhan kongres-kongres PSSI sebelumnya.
Deputi Sekjen PSSI Tondo Widodo, Minggu (9/12) menjelaskan, sudah puluhan kali Kongres PSSI digelar dan tak membutuhkan rekomendasi pemerintah (Menpora). “Puluhan kongres yang pernah dilakukan PSSI, tidak ada satu pun yang harus mendapatkan izin pemerintah/Menpora. Lha, kok sekarang ada aturan baru,” kata Tondo.
Karena itu, PSSI tetap dengan jadwal semula menggelar KLB PSSI yang dibuka Senin (10/12) pagi. Berdasarkan keputusan JC yang ditandatangani di Kuala Lumpur, beberapa waktu lalu, peserta KLB Palangkaraya adalah voters Solo.
Namun, pihak PSSI tidak mau melanggar Statuta PSSI yang menegaskan bahwa peserta Kongres PSSI adalah mereka yang mengikuti kompetisi tahun berjalan.
KLB PSSI Palangkaraya memiliki tiga agenda, yakni penyatuan dualisme kompetisi, pengembalian empat anggota Exco PSSI yang terhukum, perubahan dan pengesahan Statuta PSSI. Di sana tidak disebutkan adanya agenda pergantian pimpinan PSSI.
Jika masalah ini tidak selesai hingga 10 Desember 2012 seperti yang ditetapkan FIFA, maka sanksi akan mengancam Indonesia. Sidang Komite Eksekutif FIFA digelar 14 Desember mendatang, dan nasib sepakbola nasional di dunia internasional ditentukan dari apa yang akan terjadi di Palangkaraya pada 10 Desember 2012. *
