KANALNEWS.co, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyentil pengurus PSSI yang ternyata masih butuh dukungan pemerintah dalam menjalankan roda kompetisi padahal selama ini federasi sepak bola Indonesia itu selalu mengagung-agungkan federasi sepak bola dunia FIFA.
“PSSI ternyata butuh pemerintah. Sementara mereka bilang ke kami tidak butuh pemerintah,” kata Menpora Imam Nahrawi usai membuka Workshop Asian Games 2018, Hotel Century, Senayan, Selasa (21/4/2015).
Menpora menyatakan hal ini setelah manuver yang dilakukan oleh ketua umum PSSI La Nyalla Matalitti dan jajaran pengurus PSSI 2015-2019 hasil KLB Surabaya dengan mendatangani DPR maupun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani untuk mencari dukungan.
“Pemerintah itu dikiranya hanya Imam Nahrawi, padahal pemerintah ya DPR, kepolisian maupun Ibu Menko. Itu semua stakeholder,” katanya menambahkan.
Menurut Menpora, pengurus PSSI yang telah dibekukan pada Sabtu lalu kemungkinan melihat dengan cara berbeda dalam mendefinisikan pemerintah. Padahal yang dimaksud pemerintah itu adalah DPR, kepolisian maupun kementerian.
Sebelum meminta dukungan ke Menko PMK Puan Maharani PSSI dibawah pimpinan La Nyalla Mattalitti telah melakukan road show untuk mencari dukungan ke DPR RI dan juga ke KONI Pusat.
Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan usai bertemu Menteri PMK Puan Maharani mengatakan jika kementerian tersebut akan membantu dalam proses mediasi dengan Kemenpora terkait pembekuan PSSI.
“Ibu Menteri mempelajarai data tentang hasil kongres dan permasalahan SK (surat keputusan) Menpora dan berjanji akan memediasi PSSI dengan Menpora secepatnya,” katanya.
Selain akan membantu proses mediasi, kata Hinca, Menteri PMK juga akan meneruskan laporan dari PSSI dan mengkoordinasikannya dengan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, pihaknya diminta untuk menahan diri dalam menyikapi permasalahan yang ada.
PSSI kepengurusan baru yang sudah dibekukan ini, selain melakukan kunjungan ke KONI, KOI dan Menteri PMK juga akan melakukan gugatan ke PTUN. Rencananya gugatan akan dilakukan besok, Rabu (22/4). (Herwan)
