“Saya sudah mempertanyakan soal aturan kempora yang diberlakukan secara mendadak. Saya sudah sampaikan kepada mereka dan kami berencana akan kembali berkumpul untuk membahas soal ini. Kami sebagai KONI menampung keinginan dan aspirasi mereka,” kata Eyi sapaan akrab Raja Sapta Ervian kepada wartawan dalam Press Gathering di KONI DKI Jakarta yang digelar oleh SIWO PWI Jaya di kantor KONI DKI, Jumat (24/12/2016).
Hadir mendampingi Ketua Umum KONI DKI adalah Wakil Ketua Umum KONI DKI yang juga Pimpinan Rombongan kontingen DKI Jakarta pada PON XIX Jawa Barat 2016 Djamhuron P Wibowo, Sekjen KONI DKI Budi Pramono, Ketua SIWO PWI Jaya yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Humas KONI DKI Hari Bukhari, dan pengurus cabang lainnya serta wartawan dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun online.
Eyi menjelsakan, Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa dengan Ahok, sebelumnya menjanjikan bonus sebesar Rp1 miliar untuk atlet peraih medali emas PON Jawa Barat dan hal itu telah diputuskan melalui pergub, namun realisasi bonus sebesar Rp200 yang diserahkan secara simbolik oleh Plt Gubernur DKI Jakarta menuai protes karena tidak sesuai dengan Keputusan Gubenur DKI.
Pemprov DKI memberikan bonus sebesar Rp 200 juta untuk peraih medali emas, Rp75 juta untuk peraih medali perak dan perunggu Rp 30 juta. Namun pemberian bonus yang jauh dari perkiraan atlet dan pelatih ini bukan tanpa sebab pasalnya pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membatasi jumlah bonus karena harus disesuaikan bonus daerah tidak boleh melebihi bonus yang diberikan negara yaitu minimal Rp 200 juta.
Menurut Eyi atas aturan tentang pembatasan bonus atlet yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kemenpora Amar Ahmad itu, pihaknya mendengar pejabat Kemenpora (Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Gatot S Dewabroto) menyatakan bahwa aturan itu hanya imbauan dari pemerintah.
“Saya mendengar ada pejabat dari Kempora yang mengatakan aturan itu sifatnya imbauan dan itu artinya boleh diikuti atau tidak. Untuk itu saya sudah mempertanyakan langsung ke Kempora melalui bidang hukum dan melalui Disorda sudah mendapat jawaban dari Kempora dimana diparagraf ketiga kembali menyatakan jumlah bonus tersebut karena disesuaikan dengan kebijakan Kempora bahwa uang bonus daerah tidak boleh melebihi bonus yang diberikan negara yaitu minimal Rp 200 juta,” jelas Eyi.
Ia juga berharap aturan Kemenpora tentang pemberian bonus tidak melebihi dari pembrian bonus yang diberikan negara dengan jumlah maksimal Rp200 juta itu juga berlaku untuk atlet-atlet daerah-daerah lain, tidak hanya Jakarta
“Kita minta Permenpora dicabut jika itu sifatnya imbauan seperti disebutkan pejabat kempora. Kita juga bersurat ke menpora, soal aturan itu sifatnya imbauan atau adanya sangsi tegas. Kalo imbauan, kita minta pasal itu dicabut dan pemprov memenuhi SK Gubernur,” tegas Eyi.
Pada kesempatan itu, Eyi juga menjelaskan pencapaian Kontingen DKI pada ajang PON XIX/2016 di Jawa Barat yang berada di posisi ketiga, namun menurut mantan Ketua Umum FORKI DKI Jakarta itu PON bukan menjadi tolak ukur prestasi atlet masih ada single event yang juga diikuti oleh atlet-atlet terbaik Indonesia dan Ia berharap ada perbaikan dari Pengurus olahraga baik di Pengurus Pusat maupun Pengurus Besar untuk memperbaiki kualitas juri dan wasit agar mendapatkan atlet yang terbaik.
“PON tidak kita jadikan suatu tolak ukur prestasi atlet yang berprestasi dan tidak, karena banyak faktor yang terjadi di sana. Masih ada single event yang juga diikuti atlet-atlet terbaiak, saya berharap PB dan PP juga memperbaiki kualitas wasit dan juri,” demikian Eyi.
Kontingen DKI Jakarta mengumpulkan 132 emas, 124 perak, dan 118 perunggu. Perolehan medali emas DKI sama dengan kontingen Jawa Timur yang menempati posisi dua (132 emas, 138 perak, 134 perunggu). Sementara kontingen Jabar mengumpulkan medali terbanyak dengan 217 emas, 157 perak, dan 157 perunggu dan Jawa Tengah berada di posisi keempat dengan 173 medali. Jawa Tengah mengumpulkan 32 emas, 56 perak, dan 85 perunggu. (Herwan)
