KANALNEWS.co, Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengakui rencana penghapusan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperpendek jalur birokrasi pembinaan atlet-atlet nasional.
“Memang ada rencana dari pemerintah (untuk menghapus Satlak Prima). Jadi bukan hanya Kemenpora yang melakukan peninjauan ulang tentang keberadaan Satlak Prima,” kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Senin (9/10/2017).
Keberadaan Satlak Prima menurut Gatot akan digantikan oleh institusi lain untuk optimalisasi bantuan langsung kepada cabang-cabang olahraga dan salah satunya adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan langkah penghapusan Satlak Prima ini adalah sebagai solusi untuk pemotongan jalur birokrasi
“Kami sudah menghitung konsekuensinya. Kami sudah menganalisa kekurangan dan kelebihannya. Kalau persiapan atlet hanya menggunakan pola seperti saat ini, target prestasi 10 besar di Asia itu akan sulit,” ujar Gatot lebih lanjut.
“Penghapusan Satlak Prima akan dilakukan pada November. Kami ingin secepatnya. Kalau Januari terlalu kelamaan,” ujarnya menambahkan.
Pemerintah saat ini tengah membahasan regulasi terkait penghapusan Satlak Prima bersama para pemangku kepentingan bidang olahraga. “Kami tidak duduk manis tanpa mendengar pendapat dari berbagai pihak. Kami sudah mendengar pihak-pihak terkait,” kata Gatot.
Selain itu, sebagian pejabat dan pegawai Satlak Prima akan pindah ke unit-unit lain di lingkungan Kemenpora dan keputusan pemerintah tidak semata-mata membubarkan. Tapi, banyak hal yang harus segera di persiapkan terkait dengan pemangkasan birokrasi, penyaluran atlet agar tetap pada penampilan terbaik, sistem penganggaraannya, dan sistem komandonya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kegiatan penghitungan mundur Asian Para Games 2018 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (6/10), mengatakan rencana pemerintah untuk memangkas birokrasi di bidang olahraga guna peningkatan prestasi atlet.
“Tidak boleh lagi ada kerumitan dalam organisasi. Harus perpendek jarak antara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya,” ujar Wapres Jusuf Kalla.
Hal senada juga diungkapkan oleh Menpora Imam Nahrawi, dalam jumpa pers penghitungan mundur Asian Para Games 2018, mengatakan pemangkasan birokrasi terkait pembinaan atlet-atlet pemusatan pelatihan nasional menjadi agenda pemerintah jelang Asian Games dan Asian Para Games 2018.
“Kami sedang menunggu peraturan presiden yang terbaru terkait dengan pemangkasan birokrasi itu,” ujar Menpora. (Herwan)
