KANALNEWS.co, Semarang – Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa frasa “petugas partai” bukan bermaksud merendahkan pejabat negara yang berasal dari kader partai ‘Partai Moncong Putih’ termasuk Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.
“Pak Jokowi, yang saya pahami, beliau bisa menempatkan diri dengan bijak pada posisi mana beliau sebagai Presiden RI dan pada posisi beliau sebagai kader partai yang ditugasi oleh PDI Perjuangan,” kata Tjahjo di Semarang Jawa Tengah, Minggu (12/4/2015).
Menurut Menteri Dalam Negeri itu, Inti frasa ‘petugas partai’ tidak dalam arti merendahkan seseorang yang awalnya hanya kader partai dengan menyebutkan sejumlah nama kader PDI Perjuangan, dan Ia mengandaikan dirinya sendiri yang mendapat tugas sebagai menteri, kemudian Jokowi yang ditugasi oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden, kemudian menjadi Presiden RI.
Kemudian ada Budiman Sujatmiko ditugaskan sebagai anggota DPR RI dan Sidarto ditugaskan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan kader PDI Perjuangan lainnya.
Jokowi sebagai presiden, kata Tjahjo, dipilih oleh rakyat yang awalnya atas dasar penugasan partai. Di lain pihak, sebagai presiden yang notabene Kepala Negara RI ada aturan kenegaraan.
“Saat saya ditunjuk sebagai Mendagri, tunduk aturan-aturan negara, loyal kepada Presiden karena saya pembantu Presiden dan sebagai kader partai saya didukung, diusulkan partai kepada Presiden terpilih sebagai menteri. Kalau ditarik dari partai (salah atau tidak), ya, saya harus siap,” jelasanya”
Ia menyatakan, sebagai anggota atau kader partai PDI Perjuangan harus ingat akan asal usul dari mana setelah dapat jabatan baru.
“Jadi orang kan harus amanah dan jangan lupa asal usulnya. Misalnya, ada yang dari partai karena penugasan partai, ada yang dari kalangan profesional,” ucapnya. Kalau seseorang eksekutif, anggota legislatif, atau pengurus partai tidak mau disebut petugas partai versi PDI Perjuangan, Tjahjo mengatakan, “Ya, silakan saja, tidak masalah, tidak merasa rugi, dan partai tidak ‘menggondeli’ (mempertahankan).”
“Kenapa istilah internal PDI Perjuangan menyebut penugasan kader partainya sebagai ‘petugas partai’ dipolitisasi atau diributkan?, masing-masing partai secara internal ada aturan sebutan buat kadernya yang mendapat tugas dari partainya,” tandasnya. (Setiawan/antara)
