KANALNEWS.co, Jakarta – Masyarakat menyarankan Partai Golkar menggelar Munas rekonsiliasi untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan dalam partai berlambang beringin itu. Rekomendasi publik ini adalah salah satu dari dua produk islah yang diharapkan publik untuk dilakukan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan dualisme itu.
“Pertama sebaiknya Golkar melakukan munas bersama atau munas rekonsiliasi,” kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa di kantor LSI, Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Menurutnya, munas rekonsiliasi dilakukan atas dasar kesepakatan kedua kubu mengenai panitia penyelenggara, tempat dan waktu Munas dan dalam munas rekonsiliasi itu, semua pihak dibolehkan bertarung kembali, dan ketua umum hasil munas inilah yang akan diakui bersama.
“Namun cara ini menurut publik membutuhkan waktu lama dan mahal,” katanya lebih lanjut.
Produk kedua adalah melalui kesepakatan power sharing yaitu kedua kubu bersepakat mengelola Golkar bersama-sama. Dengan begitu, kedua pihak merasa diakomodasi dalam jabatan dan peran, sedangkan publik sendiri menilai ini cara murah dan cepat untuk diwujudkan. Namun menurut dia, ada dua isu yang menjadi kendala dalam upaya islah.
Pertama, siapa yang menjadi ketua umum Golkar. Jjika kedua kubu sama-sama bertahan dengan hasil munas masing-masing, maka islah sulit terjadi.
“Kedua, isu posisi Golkar sebagai ketua Koalisi Merah Putih, ini menjadi kendala dalam upaya rekonsiliasi,” ujarnya.
Kubu Munas Bali telah menetapkan Golkar tetap di KMP sedangkan Munas Jakarta merekomendasikan Golkar keluar dari KMP dengan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“65,45 persen publik yakin Golkar akan menjadi pemenang Pemilu 2019 jika konflik cepat diselesaikan dan membuat program prorakyat dan hanya 25,45 persen publik tidak yakin Golkar bisa bangkit kembali dan menjadi pemenang Pemilu 2019,” kata dia.
Survei LSI Denny JA itu dilakukan melalui quick poll pada 16-17 Desember 2014 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden dalam margin of error 2,9 persen. Survei digelar di 33 provinsi melalui metode analisis media, Forum Group Discussion, dan wawancara mendalam. (Herwan)
