Kanalnews.co, TUBAN- Warga Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur mulai rapatkan barisan untuk menentukan sosok pemimpin terbaik, sebagai pilihan bersama warga NU, pada gelaran pemilihan unum presiden dan wakil presiden , pemilihan anggota DPR RI dan DPRD serta DPD RI, 2024 mendatang. Langkah penyatuan tersebut dituangkan dalam Forum Musyawarah Alim Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban, Rabu 30 Maret besok.
“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan,” tutur KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, melalui keterangan pres pada Senin, 28 Maret 2022.
Ditegaskan Kiai Matin, panggilan akrab Pengasuh Pendok Pesantren Sunan Bejagung ini, NU selalu hadir dalam setiap urusan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas).
“Meskipun hajatan demokrasi pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,”lanjut Matin.
Rencananya, Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, akan dihadiri sejumlah tokoh penting NU Jawa timur, seperti Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU KH Marzuki Mustamar dan para Ulama, termasuk Tokoh pemerintahan Yakni Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa.
Sementara itu, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib menegaskan, NU memiliki tanggung jawab besar untuk bangsa dan negara, serta turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulunya. Sehingga NU dengan tegas bersikap tidak sekedar ikut ikutan tanpa arah yang jelas.
“Jangan sampai NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam.
Terkait isu penundaan pemilu, Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini mengatakan, PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi, agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal.
“Demokrasi harus tetap dijaga, maka PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi,” tegasnya. (LH)
