Kanalnews.co, Depok – Ketua Garda Santri Kota Depok Humaidi Mufa menyampaikan harapan kepada Pemerintah agar pemberlakuan New Normal Pondok Pesantren menjadi bagian dari agenda prioritas.
“Sehubungan instruksi Presiden terkait akan dimulainya pemberlakuan New Normal di bidang Pendidikan, Sosial dan Ekonomi, disambut baik. Kendati demikian Garda Santri berharap lembaga keagamaan termasuk pesantren juga di bantu melakukan New Normal setelah sekian lama ikuti peraturan PSBB,” terang Kumaidi dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Mei 2020.
Kumaidi menambahkan, Pemerintah dinilai kurang memperhatikan dunia Pesantren selama adanya pandemi COVID-19. Seharusnya Pesantren dalam menghadapi wabah memantikan tersebut perlu mendapatkan intervensi dari pemangku kebijakan.
“Yang disiapkan Pemerintah berlakukan New Normal dikonsentrasikan di ranah umum seperti kantor, pasar, Mall, alat transportasi. Seharusnya Pesantren juga diperhatikan dong. Lembaga ini juga bertanggung ribuan generasi muda yg juga harus dijamin kesehatan dan keselamatannya,” Ujar Kumaidi yang juga menjadi Panglima Santri Kota Depok.
Dikatakan oleh Khumaidi, di Kota Depok terdapat ratusan Pesantren. Secara umum disetiap Pesantren mempunyai ribuan santri.
“Di Depok ada kurang lebih 150 an Pesantren meliputi Modern, Salafi dan Tahfidz. Santri di Pesantren Qodrun Nada saja 1.700, belum Pesantren lain. Mereka butuh belajar dan terjaga kesehatannya,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Slamet Riyadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok
mengatakan, jangan sampai dunia pesantren menjadi kluster baru penyebaran COVID-19.
“Untuk itu, Pesantren perlu perhatian dari pemerintah, khususnya fasilitas kesehatan. DPC juga perintahkan legislator membantu mengawal harapan ini,” paparnya
Sementara itu, Tata Rahmawati selaku Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengaku siap mengawal suara para Kiai dan Wali Murid santri.
“PKB secara Nasional mempunyai agenda sama, yakni mengawal Pesantren agar bisa melakukan belajar mengajar kembali tanpa was-was karena Corona. Pemerintah harus perhatikan ini,” tegasnya.
