KANALNEWS.co, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap Presiden Joko Widodo mampu menyelesaikan stabilitas politik dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mendukung pemerintahan Jokowi dalam melancarkan program-programnya.
“Pak Jokowi perlu memertimbangkan aspek dukungan ke PAN, sehingga PAN sebagai koalisi juga memiliki kontribusi yang baik dan signifikan bagi pembangunan,” kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah di kompleks parlemen Senayan, Kamis (3/9/2015).
Ia menyatakan, berbicara soal kerjasama politik, harus ada ‘take and give’. Dan kalau sudah ada dukungan dari PAN ke pemerintahan, maka pemerintah juga harusnya memberikan dukungan sebaliknya ke partai Matahari Terbit itu, namun untuk teknis Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
“Bagaimana dukungan pemerintah ke PAN, Presiden Jokowi lebih mengetahuinya,” katanya lebih lanjut.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi yang kini sudah berjalan selama setahun pasti sudah dapat menyerap aspirasi dari partai politik. Sehingga, apapun bentuk balasan dari pemerintah untuk PAN sepenuhnya hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden.
“Apakah memasukkan kader PAN di kabinet, itu biar hak prerogratif Presiden Jokowi,” tegas Basarah.
Basarah mengaku, PDIP memang meminta Jokowi-JK untuk memertimbangkan aspek dukungan politik di parlemen. Sebab, meskipun menganut sistem presidensial, namun kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh sikap dari parlemen.
Dengan dukungan politik di parlemen yang minoritas membuat posisi pemerintah tidak solid di DPR. Namun, kondisi ini sudah berubah dengan masuknya PAN ke pemerintahan. (Setiawan)
