KANALNEWS.co, Jakarta – Menpora Andi Mallarangeng menegaskan, tidak ada intervensi dalam audit proyek Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu diungkapkan Andi seusai mendampingi DPP KNPI diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (21/10). “Kalau itu tidak ada intervensi. Dari saya tidak ada niatan intervensi, dan saya tetap berharap BPK bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan adil.”
Andi lebih lanjut mengatakan, dirinya patuh terhadap hukum dan mengharapkan agar hal ini dilakukan seusai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Biarlah semua sesuai prosedur hukum agar kita semua tahu bagaimana duduk persoalannya dan bagaimana kejelasan dan sebagainya,” kata dia.
Seperti ramai diberitakan, anggota BPK Taufiqurrahman Ruki mempertanyakan laporan awal audit investigasi BPK terhadap proyek hambalang. Di antaranya, hilangnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga serta perusahaan-perusahaan yang sebelumnya terlibat dalam proyek Hambalang tersebut.
Proyek Hambalang dimulai sejak 2003, saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan. Pada periode 2004-2009, proyek tersebut dipindah ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan.
Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.
Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp1,175 triliun, hanya Rp275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp125 miliar dan tambahan Rp150 miliar melalui APBN-P 2010. Anggaran tersebut bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.(ant)
