Oleh: Rinaldi Rais, SH
PEMILIHAN presiden atau Pilpres masih dua tahun lagi yaitu pada 2014. Tetapi gonjang-ganjingnya mulai terasa gencar pekan-pekan belakangan. Bursa calon presiden (Capres) pun digelar berbagai pihak, yang memunculkan nama-nama petinggi partai politik, tokoh nasional hingga sejumlah jenderal polisi & TNI.
Bagai tak mau kalah, lembaga-lembaga survei pun mulai memberi pemeringkatan terhadap para calon-calon pemimpin negeri berpenduduk 240juta jiwa ini. Namun, para surveyor, masih berkutat kepada tokoh lawas. Yaitu Ketua Umum PDIP dan mantan Presiden RI (ke-5)Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (mendampingi Presiden SBY ke-6), Ketua Umum Hanura Jenderal (Purn) Wiranto, Ketua Umum Ormas Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PKS Lutfi Hasan Ishaaq, dan Raja Yogyakarta Hamengku Buwono ke-10.
Namun begitu, sejumlah pengamat bahkan berani menyebut, Pilpres 2014 adalah pertarungan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Letjen (Purn) Prabowo Subianto dengan Kasad Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Pertanyaannya dimana dan kapan “satria piningit” yang muda dan dipercaya masyarakat dimunculkan? Mengingat bursa Capres diisi oleh kebanyakan Manula (manusia usia lanjut), wajah lama dan tokoh yang saat Pilpres 2014 berusia rata-rata 60 tahun ke atas (kecuali Suryadharma Ali, Lutfi Hasan Ishaaq dan Pramono Edhie Wibowo).
Padahal, menurut Dekan FISIP UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Bachtiar Effendy, Pilpres 2014 merupakan agenda serius yang menentukan masa depan bangsa Indonesia terutama menyangkut era globalisasi. “Jadi, Pilpres 2014 penting dirumuskan bersama seluruh lapisan masyarakat untuk menyongsong masa depan bangsa dimana tentu harus ada tokoh-tokoh alternatif sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society),” katanya.
Fenomena Jokowi
Wajah-wajah lawas dalam bursa Capres 2014 sepertinya menafikan figur-figur muda berprestasi dari daerah. Para tokoh pun mengandalkan partai politik pengusung, yang tentu tidak dipunyai bagi para tokoh muda alternatif sehingga memunculkan rasa putus asa.
Frustrasi itupun ‘dimuntahkan’ politisi muda PDIP Maruar Sirait dengan menyatakan Kaum pemuda sulit tampil dalam Pilpres 2014. Kendati, harus diakui, (sebagian kecil) kawula muda terkontaminasi korupsi seperti M.Nazaruddin, Angelina Sondakh, atau Gayus Tambunan.
Namun demikian, seperti petir siang bolong, pasangan Joko Widodo-Basuki Cahaya Purnama atau Jokowi-Ahok yang didukung PDIP & Gerindra (dalam putaran ke-2) mengungguli pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau Foke-Nara yang didukung gabungan dari 15 partai politik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Sungguh dahsyat lantaran Jokowi adalah Walikota Solo dan Ahok Walikota Bangka di Babel, yang tidak diperhitungkan dan “baru anak kemarin sore”.
Kemenangan Jokowi-Ahok memasuki kancah nasional, lantaran Jakarta adalah ibukota negeri dan etalase pertiwi, memutarbalik atawa antitesa dari dan sekaligus jawaban atas kebobrokan elite politik nasional selama ini.
Sosok ringkih Jokowi, sebagai fenomena kerinduan masyarakat akan tampilan lugu berkarya, menjungkirkan kepiawaian diplomasi dan “keangkuhan” tokoh sekelas Hidayat Nur Wahid, Foke-Nara, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan Letjen (purn) Hendardji Soepandji.
Dengan kata lain, meminjam istilah sosiolog Tamrin Amal Tomagola, fenomena Jokowi-Ahok mengandung tiga pesan kepada elite politik nasional: pertama, hentikan rekayasa dagang sapi politik yang diatur-atur dari atas, drop-dropan dari pusat, Jakarta. Kedua, jangan pernah menyepelekan kemelekan dan kecerdasan politik rakyat. Ketiga, rakyat hanya menghargai & siap memberi mandat kepada pemimpin yang mumpuni berdasar rekam jejak pengabdian tanpa pamrih, yang mekar karena memar dari bawah, serta akan segera mencabut mandat & menjatuhkan secara demokratis para pemimpin yang berulat karena busuk.
Selain Jokowi-Ahok, generasi muda pejuang yang fenomena juga bisa dilekatkan kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad. Terlahir advokat yang aktif dalam lembaga swadaya masyarakat di daerahnya, Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Anti Corruption Committe (ACC). Ia (sendirian) mengumumkan dijebloskannya tokoh nasional sekelas Miranda Swaray Goeltom dalam kasus suap Gubernur Senior Bank Indonesia, serta artis dan politisi Partai (penguasa) Demokrat, Angelina Sondakh dalam kasus Wisma Atlet Palembang.
PEMIMPIN BARU
Sejarah kepemimpinan nasional mencatat, Kaum Pergerakan dimana kemunculannya melalui organisasi kedaerahan, keagamaan, dan kebangsaan, dalam melawan politik kolonial Belanda; yang melahirkan tokoh sekelas HOS Tjokroaminoto. Disusul organisasi pelajar/mahasiswa yang melahirkan tokoh kondang seperti Cosmas Batubara, Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Juga organisasi asal kawah candradimuka Lembah Tidar dari unsur TNI atau Polri, yang menyumbang secara signifikan pemimpin-pemimpin nasional yang mumpuni secara birokratis-militer tetapi banyak yang gagap secara sipil-demokratis. Disusul era Reformasi 1998, tokoh muda bermunculan seperti Budiman Sujatmiko, kalangan artis serupa Dede Yusuf dan Rano Karno, pengusaha M.Nazaruddin, Laksamana Sukardi dll.
Tetapi, mengutip Tamrin A Tomagola, umumnya mengedepankan sepak terjang transaksional yang penuh dengan perhitungan profit making (cari keuntungan), bukan service delivery (pamong praja berjiwa pelayanan publik).
Lantas, dimanakah posisi calon pemimpin nasional alternatif? Banyak terutama kawah candradimuka di daerah-daerah. Mulai yang sudah teruji seperti birokrat sejati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, yang mulai mentas sebagai Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat, disusul mantan wartawan dan pengusaha media yang kini Menteri BUMN, Dahlan Iskan, atau mantan Walikota Bitung dan spesialis pembenah provinsi-provinsi pasca-konflik Sarundayang dari Sulawesi Utara.
Padahal, di daerah-daerah, tidak sedikit kepala daerah berprestasi dan tidak berulat lantaran busuk telah mampu membangun maju “kampung halamannya”. Di antaranya, Isran Noor, Bupati Kutai Timur, yang kini Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten (Apkasi), yang menawari Ibukota Indonesia dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sesuai juga keinginan Presiden RI ke-1 Soekarno. Atau, sejumlah nama gubernur seperti politisi PPP yang kini menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, Soekarwo dari Jawa Timur, Sahrul Yasin Limpo dari Sulawesi Selatan, dan Ratu Atut Choisiyah.
Pemimpin alternatif tersebut, memang, belum dikenal banyak masyarakat Indonesia. Namun perjuangan mereka, di antaranya menata dan mengelola pemerintahan sesuai parameter pemerintahan yang baik versi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan catatan pengelolaan telah menggapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Silakan mencoba!!!* (penulis adalah pengamat politik)
