KANALNEWS.co, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mempertanyakan keinginan kubu Partai Golkar Munas Bali untuk memperkuat atau memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan yang dibahas melalui Rapat Pimpinan Nasional 2016.
“Buat apa memperkuat kewenangan Dewan Pertimbangan, seperti jaman apa saja,” ujar Laksono, saat dijumpai sesuai Rapat Konsolidasi dengan DPD I Golkar se-Indonesia dan Dewan Pertimbangan di kediamannya, di Jakarta, Senin (25/1/2016).
Menurut Agung seharusnya yang diperkuat adalah kaderisasi, persatuan pengurus pusat dan daerah serta bagaimana agar konsisten menjalankan idoleologi partai bukan memperkuat kewenangan Dewan Pertimbangan.
“Kalau mau memperkuat ya perkuat lah itu, bukan kewenangan Dewan Pertimbangan. Harus jujur menjalankan kepentingan partai bukan kepentingan pribadi atau bisnisnya,” kata Agung lebih lanjut.
Sebelumnya, Rapimnas Golkar kubu Bali mewacanakan perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar periode mendatang setelah Aburizal Bakrie memutuskan tidak akan mencalonkan diri menjadi ketua umum dalam Munaslub mendatang.
“Memang ada wacana perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan dari obrolan teman-teman DPD Golkar,” kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, di arena Rapimnas Golkar di Jakarta, Senin.
Bentuk perluasan wewenang Dewan Pertimbangan Golkar itu menurutnya akan dibahas oleh peserta Rapimnas, namun upaya memperluas kewenangan itu tidak ada hubungannya dengan peluang Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan dan salah satu alasan memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar agar pengambilan keputusan ke depan menjadi lebih mudah.
“Jadi Wantim akan punya wewenang lebih dalam mengambil keputusan,” terang dia.
Sebelumnya Aburizal Bakrie mengharapkan Munas Luar Biasa Partai Golkar 2016 dan Ia mengaku tidak akan mempertahankan jabatan ketua umum, dengan justru menyebut peluang dia didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan oleh peserta Munaslub nantinya. (Setiawan)
