Kanalnews.co, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia telah melaksanakan evaluasi menyeluruh terkait insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Presiden meminta agar semua data nasional di back up.
Hal itu disampaikan dalam keterangan persnya di Pabrik PT Hyundai LG Indonesia, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu, (3/72024).
“Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” kata Presiden.
Presiden Jokowi telah menggelar rapat bersama bersama jajarannya pada (28/6/2024) lalu untuk membahas permasalahan PDNS yang mengalami serangan siber.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memimpin rapat tingkat menteri untuk menindaklanjuti hasil rapat bersama Presiden.
Setelah rapat tingkat menteri, Menko Hadi menegaskan bahwa membuat cadangan menjadi kewajiban yang harus dilakukan bagi seluruh institusi pemerintahan mulai dari, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada back up yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” ujar Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, pada Senin (01/07/2024) lalu.
Oleh karena itu, dengan pengaturan kewajiban membackup (merekam cadang), sambung Menko Hadi, setiap institusi pemerintahan akan mempunyai cadangan data dan layanan untuk menjaga keberlangsungan layanan sekaligus memitigasi dari kemungkinan insiden serupa yang akan terjadi di masa mendatang.
Menko Hadi juga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.
“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” ujar Menko Hadi. (aof)
