Kanalnews.co, BANDUNG – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin hari ini dalam kelanjutan kunjungan kerjanya di Bandung, memimpin rapat kerja yang membahas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu (29/09).
Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 yang tersisa tiga bulan ini. Salah satunya ialah dengan menambah alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan pada lima kabupaten yang telah ditetapkan tahun ini.
“Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 tersebut, akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat selama tiga bulan hingga akhir 2021,” ujar Ma’ruf Amin.
Berdasarkan informasi, lima kabupaten di Jabar yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini ialah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang.
Sedangkan, total jumlah penduduk miskin ekstrem dari kelima kabupaten tersebut mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat beserta kelima Bupati dari kabupaten tersebut, Ma’ruf Amin menegaskan, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga menurutnya anggaran bukanlah masalah utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di tanah air.
Tantangan terbesar saat ini, menurutnya adalah bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi untuk menyasar sasaran yang sama.
“Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” tuturnya.
Konvergensi yang dimaksud Ma’ruf ialah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem, mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau fokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Wapres Ma’ruf juga menyampaikan, untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.
Sejalan dengan itu, Ia secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para Bupati dari lima kabupaten prioritas untuk segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai dimaksud.
“Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan,” harapnya.
Di samping itu, Ma’ruf juga meminta agar gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.
“Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing,” pintanya.
Sebelumnya kemarin, Selasa (29/09) Wapres Ma’ruf Amin telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) sebelum memulai rangkaian kunjungannya ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021.
Rakor tersebut digelar secara virtual dengan para gubernur dari tujuh provinsi yakni, Gubernur Jabar, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Maluku, Gubernur Papua, dan Gubernur Papua Barat, beserta 35 Bupati. (Kin)
