KANALNEWS.co, Jakarta – Hasil penelusuran penggiat korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 menemukan 39 perusahaan pemenang tender uninterruptible power supply (UPS) di Dinas Pendidikan DKI adalah bermasalah.
“Dari 39 perusahaan yang sering menang tender itu sering menang di mata kegiatan yang bermasalah,” kata Program Manajer Monitoring Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Ia mengatakan 39 perusahaan itu merupakan “pemain lama” dan sering memenangkan pengadaan barang dan jasa di DKI selain itu selama periode 2012-2014, 39 perusahaan tersebut telah memenangkan 197 paket barang dan jasa dengan total anggaran yang dimenangkan sebesar Rp857,87 miliar.
“39 perusahaan pemenang tender UPS itu mengusulkan harga yang mahal, tetapi justru memenangkan tender itu,” katanya.
Ia menilai proses, peserta dan panitia lelang UPS bermasalah sehingga muncul dugaan lelang itu dilakukan hanya untuk formalitas.
“Kalau lelang formalitas begitu maka korupsi itu bukan saja pada proses tender dan lelang saja, tp sejak awal itu sudah diproses kelompok tertentu. Sudah diijon sejak awal dan ditawarkan kepada pemasok. Nanti pemasok itu menyediakan ke sekolah-sekolah. Itu tender formalitas,” katanya lebih lanjut.
Pihkanya menyarankan penyidikan UPS itu tidak hanya pada panitia lelang, tetapi juga pihak yang mengalokasikan anggaran pada 2014 karena tender itu telah dikawal sejak awal untuk memenangkan 39 perusahaan itu.
Dengan paparan tersebut, ICW menilai “anggaran siluman” seperti yang dikatakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama benar terdapat dalam APBD 2015 karena banyak kegiatan bermasalah yang tidak muncul dalam musrenbang(musyawarah perencanaan pembangunan) namun muncul dalam laporan untuk Kementerian Dalam Negeri. (Herwan)
