Kanalnews.co, JAKARTA – William Aditya Sarana, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengatakan memberikan apresiasi terkait Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penanaman budaya antikorupsi di lingkungan pejabat Pemprov DKI Jakarta.
“Kami mengapresiasi KPK yang menyelenggarakan bimtek antikorupsi. Hal ini menjadi penguatan untuk pejabat Pemprov agar mawas diri. 60% perputaran uang dari Indonesia beredarnya ke Jakarta,” katanya.
“Jakarta ini punya APBD paling tinggi. 80 triliun APBD kita. Jelas potensi korupsi di DKI Jakarta sangat besar. Jadi memang perlu ada pengawasan ketat agar ASN tidak korupsi, ini momen perbaikan,” tambahnya
William meminta ASN Pemprovl DKI Jakarta proaktif mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia melihat masih banyak ASN yang belum melaporkan LHKPN.
“Catatan untuk Pemprov DKI Jakarta, untuk dapat meningkatkan ketaatan dalam mengumpulkan laporan harta kekayaan. Kalau kita akses LHKPN dan LHKASN 2020, masih ada 936 pejabat yang belum isi laporan LHKPN.” katanya. (RR)
