Kanalnews.co, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan anggaran transfer APBN Kabupaten Probolinggo sejak 2012 memang sangat mencengangkan. Namun hal itu tak sebanding dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang merupakan anggota DPR plus eks BupatiHasan Aminuddin sebagai tersangka dugaan korupsi jual beli jabatan.
Dinasti politik Probolinggo memang sudah terbangun sejak lama. Bahkan Bupati Probolinggo Hasan sudah memimpin Probolinggo selama dua periode 2003-2008 dan 2008-2013.
Jabatan tersebut akhirnya turun ke istrinya Tantriana. Kabarnya, anak pertama Hasan pun sudah dipersiapkan maju menjadi Bupati Probolinggo selanjutnya.
“Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan kemakmuran yang berkeadilan,” ujar Ani, sapaan akrabnya, melalui akun Instagram resmi @smindrawati, Sabtu (4/9).
Ani menjelaskan transfer keuangan APBN meningkat sejak 2012-2021.
Transfer APBN ke Probolinggo mencapai Rp15,2 triliun. Khusus tahun ini, angkanya bahkan meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan 2012.
“Dari Rp959 miliar pada 2012 menjadi Rp1,857 triliun pada 2021,” ujar Ani.
Selain itu, ia menyebut jumlah keseluruhan dana desa yang diterima di Kabupaten Probolinggo sejak 2015-2021 mencapai Rp2,15 triliun.
Sri menyebut dana tersebut ditujukan kepada 325 desa. Setiap desa, rata-rata mendapatkan anggaran Rp291 juta pada 2015. Anggaran dana desa ini naik hingga 3,5 kali lipat pada enam tahun berikutnya.
Namun, kenaikan jumlah anggaran dari pemerintah pusat itu tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Probolinggo.
Salah satu contohnya adalah meningkatnya kasus kekurangan gizi atau stunting pada anak-anak. Pada 2015 misalnya, jumlah anak di bawah 2 tahun yang mengalami stunting sebanyak 21,99 persen. Angka ini meningkat menjadi 34,04 persen pada 2019.
“(Sebanyak) 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi!” tulisnya.
Tak hanya soal kekurangan gizi, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo juga melonjak dari 2,89 persen pada 2019 menjadi 18,61 persen pada 2021.
Sementara, penduduk miskin di Probolinggo hanya berkurang 2,37 persen dari 20,98 persen pada 2015 menjadi 18,61 persen pada 2020.
Lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun lalu juga cuma meningkat 1,95 persen dari 64,12 persen pada 2015 menjadi 66,07 persen.
