Kanalnews.co, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumumkan sepuluh nama penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11) memicu sorotan tajam. Di antara deretan nama yang disebut layak, satu nama langsung mengguncang opini publik: Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia.
Kabar Soeharto akan resmi menyandang gelar pahlawan dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Besok (hari ini) Insya Allah akan diumumkan, sekitar sepuluh nama. Salah satunya memang Presiden Soeharto,” kata Pras di Jakarta, Minggu (9/11).
Menurutnya, pemberian gelar itu merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa besar Soeharto dalam memimpin pembangunan nasional selama lebih dari tiga dekade. “Kita menghormati para pemimpin terdahulu yang sudah berjasa bagi bangsa ini,” ujarnya.
Namun, di balik narasi penghormatan itu, gelombang penolakan muncul dari berbagai kalangan.
Fadli Zon Bela Soeharto, Kritik Menguat dari Masyarakat Sipil
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon mengatakan Soeharto layak menyandang gelar pahlawan karena kiprahnya di masa perjuangan militer, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Trikora.
“Beliau punya kontribusi besar bagi keutuhan bangsa. Banyak hal yang tidak bisa dihapus dari sejarah,” ujar Fadli.
Namun, pembelaan itu tak meredam kontroversi. Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai langkah pemerintah memberi gelar pahlawan kepada tokoh yang identik dengan represi politik dan pelanggaran HAM justru mencederai nurani publik.
“Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya selaku perwakilan dari koalisi saat dihubungi, Selasa (21/10).
Gus Mus: Saya Paling Tidak Setuju
Penolakan keras juga datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), ulama karismatik Nahdlatul Ulama. Ia mengaku kecewa dengan rencana pemerintah tersebut.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional,” tegasnya di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah, dikutip dari NU Online, Minggu (9/11).
Gus Mus menuturkan banyak ulama dan aktivis pesantren yang mengalami tekanan berat selama masa Orde Baru.
“Banyak kiai yang ditangkap, papan nama NU tidak boleh dipasang, dan adik saya sendiri keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.
Pemerintah: Pro-Kontra Itu Wajar
Menjawab kritik tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan semua proses penetapan gelar pahlawan nasional telah melalui prosedur resmi dan pertimbangan matang.
“Dalam demokrasi, perbedaan pandangan itu hal yang wajar. Tapi kita juga harus belajar menghormati jasa para pemimpin terdahulu,” katanya di Istana Kepresidenan, Jumat (7/11). (ads)
