Kanalnews.co, JAKARTA– Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyesalkan rencana PSSI soal pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan. APPI menyebut sebagai pelanggaran HAM, karena sejatinya pemain naturalisasi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah.
PSSI telah menggelar Sarasehan Sepakbola Nasional di Hotel Sheraton, Surabaya, Sabtu (4/3) kemarin. Salah satu keputusannya adalah adanya wacana soal pembatasan pemain naturalisasi. Setiap klub hanya boleh mengontrak maksimal 2 pemain naturalisasi.
Rencana ini tentunya menimbulkan kontroversi, mengingat banyak pemain naturalisasi yang bermain di Liga 1. Sebut saja Stefano Lilipaly, Marc Klok, Stefano Lilipaly, Beto Goncalves, Ezra Walian dan masih banyak lagi.
“Pembatasan pemain naturalisasi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), setelah seseorang dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), seyogyanya ia mendapatkan hak yang sama dengan WNI lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy,” tulis APPI dalam rilisnya.
“Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepakbola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim. Terlebih sebagian dari pemain-pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif dari tim nasional Indonesia. Sebagian dari mereka memilih menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk tim nasional.”
APPI meminta PSSI menjelaskan maksud dan tujuan dengan aturan tersebut. Federasi juga harus menjelaskan banyaknya wacana yang belakangan menimbulkan kontroversi.
“Perlu diperjelas tujuan adanya pembatasan bagi pemain naturalisasi, jika tujuan pembatasan pemain adalah untuk pengembangan pemain lokal, namun hal ini tidak sejalan dengan rencana penambahan kuota pemain asing. Hal serupa juga dengan adanya usulan Salary Cap juga perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan FIFA juga mengarahkan untuk setiap federasi memberikan batasan salary minimum,”
“Jika Salary Cap diterapkan menjadi suatu aturan, perlu ditambahkan regulasi menggunakan Minimum Salary agar tidak terjadinya disparitas antar pemain di Indonesia.”
