Kanalnews.co, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua sebagai lumbung energi berbasis sumber daya lokal menuai perhatian parlemen. Gagasan penanaman kelapa sawit untuk mendukung produksi bahan bakar minyak (BBM) dinilai perlu dikaji secara mendalam agar tidak berujung pada kerusakan lingkungan.
Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PKB, Daniel Johan, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan masa lalu dalam ekspansi komoditas. Ia menilai alih fungsi hutan secara masif di sejumlah wilayah Indonesia telah meninggalkan jejak bencana ekologis.
“Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa pembukaan hutan untuk sawit maupun tambang sering berujung pada banjir, longsor, hingga krisis lingkungan. Ini harus menjadi peringatan serius,” kata Daniel, Kamis (18/12/2025).
Daniel menekankan pentingnya menelaah kondisi geografis Papua sebelum merancang proyek perkebunan skala besar. Ia menyoroti risiko tinggi apabila pembukaan lahan dilakukan di kawasan pegunungan maupun daerah aliran sungai (DAS) yang sensitif.
Menurutnya, pengembangan sawit hanya dapat diterima jika dilakukan di lahan yang telah terbuka sebelumnya. Ia dengan tegas menolak pembukaan hutan baru demi perkebunan, terutama di wilayah dengan fungsi ekologis krusial.
“Kalau memanfaatkan lahan yang sudah eksisting, itu tidak menimbulkan persoalan baru. Yang tidak boleh adalah membuka hutan baru untuk sawit,” ujarnya.
Daniel juga mengingatkan Papua memiliki peran strategis sebagai benteng ekologi terakhir Indonesia. Kawasan ini menyimpan fungsi hidrologis penting yang menopang keseimbangan lingkungan, bukan sekadar ruang kosong untuk ekspansi industri.
Ia menilai, tanpa pendekatan kehati-hatian dan perlindungan wilayah adat, potensi bencana lingkungan di Papua bisa meniru bahkan melampaui dampak yang kini dirasakan di Sumatera dan Aceh.
“Pembangunan Papua harus berbasis kajian lingkungan yang ketat, tata ruang yang jelas, serta perlindungan masyarakat adat. Kemandirian energi tidak boleh ditebus dengan kerusakan permanen dan penderitaan generasi mendatang,” tegas Daniel.
Sebagai alternatif, Daniel mendorong optimalisasi lahan sawit yang telah tersedia. Ia menyebut Indonesia masih memiliki lebih dari 16 juta hektare lahan eksisting yang dapat dimaksimalkan tanpa membuka kawasan hutan baru. Bahkan, melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), negara telah menginventarisasi lahan bermasalah yang kini dikuasai kembali untuk dikelola secara legal.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan visi menjadikan Papua mandiri energi dengan memanfaatkan potensi lokal dan teknologi terbarukan. Dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12), Prabowo menegaskan pentingnya menghentikan ketergantungan Papua terhadap pasokan BBM dari luar wilayah.
Ia menyebut Papua memiliki peluang besar mengembangkan energi berbasis kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk bahan bakar nabati. Selain itu, pemanfaatan tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil dinilai cocok untuk menjangkau wilayah terpencil.
“Teknologi energi surya sekarang semakin terjangkau, begitu juga pembangkit hidro mini. Ini solusi agar daerah-daerah sulit tidak lagi bergantung pada pengiriman BBM yang mahal,” ujar Prabowo.
Presiden menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah mampu mencapai swasembada energi dan pangan. Jika rencana tersebut berjalan optimal, Prabowo meyakini Indonesia dapat menghemat ratusan triliun rupiah dengan mengurangi ketergantungan impor BBM dari luar negeri. (ads)
