Kanalnews.co, JAKARTA– Pertemuan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) menimbulkan reaksi kritis dari berbagai kalangan. Ketua PMII Cabang Jakarta Selatan Muh. Asdar Prabowo mengingatkan pemerintah akan moderasi beragama.
Salah satu yang mengkritik adalah The Nusa Institute yang selama ini konsisten mendorong agenda moderasi beragama di Indonesia. Mereka mempertanyakan isi dan maksud pertemuan tersebut.
Asdar Prabowo, menilai pertemuan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kewaspadaan ideologi dan bukan sebatas silaturahmi biasa. Namun, jangan sampai melupakan rekam jejak HRS dan organisasi yang pernah dipimpinnya, Front Pembela Islam (FPI).
“Negara memang tidak boleh menutup pintu dialog, tetapi dialog tidak boleh menjadi pintu masuk legitimasi bagi ideologi intoleran,” tegas Ketua PMII Cabang Jakarta Selatan Muh. Asdar Prabowo di Jakarta, Kamis (25/9).
Dalam catatan media arus utama, FPI dikenal melakukan aksi-aksi kekerasan dan intoleransi, mulai dari penutupan rumah ibadah agama lain hingga penyerangan terhadap demonstrasi damai kelompok kebebasan beragama di Monas tahun 2008.
“Habib Rizieq pernah menjalani hukuman akibat keterlibatannya dalam kasus kekerasan tersebut. Ia juga memimpin organisasi yang pada akhirnya dibubarkan pemerintah karena dinilai mendukung ideologi ekstrem dan mengganggu ketertiban umum,” beber Asdar Prabowo.
Bahkan, ada pula dokumentasi publik yang menunjukkan simpati HRS terhadap gagasan khilafah yang dipropagandakan ISIS. Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), ditemukan adanya korelasi antara simpati terhadap HRS dengan dukungan terhadap HTI dan ISIS.
“Ini bukan tuduhan kosong. Fakta-fakta dari media arus utama dan riset ilmiah menunjukkan adanya keterkaitan simbolik antara HRS dengan jaringan ideologi ekstrem global,” tambahnya.
Asdar mengingatkan pejabat negara harus berhati-hati, termasuk dalam bertemu dengan figur publik yang kontroversial. Pertemuan itu justru dapat memunculkan tafsir legitimasi politik.
“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat menganggap bahwa negara melunak terhadap ideologi yang pernah terbukti mengancam Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Asdar menegaskan PMII tetap mendorong pentingnya penguatan moderasi beragama, literasi ideologi, serta pengawasan ketat terhadap konten keagamaan yang menyusupkan narasi intoleransi.
“Kami tidak anti-dialog. Tetapi dialog harus ditempatkan sebagai sarana klarifikasi, bukan ajang pembenaran. Jika pejabat negara ingin berdialog dengan HRS, maka harus ada pernyataan tegas bahwa Indonesia menolak semua bentuk ideologi khilafah, radikalisme, dan intoleransi,” ujarnya.
Untuk itu, terkait isi pertemuan dengan HRS, Asdar meminta Muhammad Syafii terbuka kepada publik. Pasalnya, jangan sampai pertemuan itu dapat dimanfaatkan untuk membuka ruang bagi kelompok radikal.
“Jangan sampai ada kesan ada agenda tersembunyi. Publik berhak tahu, agar tidak ada ruang simpati gelap yang bisa dimanfaatkan kelompok radikal,” kata Asdar Prabowo. (ads)
