KANALNEWS.co, Jakarta – Pertamina adalah milik negara, Pertamina milik rakyat dan Pertamina Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, setiap tindakan ataupun upaya-upaya yang akan menghambat keberlangsungan serta merusak citra postif Pertamina yang telah terbangun selama ini tentu akan mendapat perlawan serius dari seluruh rakyat Indonesia.
Demikian antara lain pandapat yang dirangkum kanalnews.co dari pernyataan dua narasumber kompeten, yaitu Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), dan Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, dalam diskusi dengan awak media terkait isu perombakan direksi Pertamina, yang dilontarkan Menteri BUMN Erick Thohir, akhir-akhir ini.
Perombakan direksi adalah hal yang wajar di tubuh perseroan terbatas (PT) termasuk di perusahaan BUMN seperti Pertamina. Namun itu, soal siapa yang akan menduduki jajaran direksi memerlukan sebuah pertimbangan dan keberhati-hatian, karena ini menyangkut keberlangsungan sebuah BUMN yang diatur berdasarakan Permen BUMN Nomor: PER-03/MBH/02/2015.
“Jadi, kita melarang saudara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok masuk Pertamina sebagai direktur utama atau komisais utama Pertamina, bukan karena faktor kebencian atau rasa dendam, atau menilai : benar atau sakah. Akan tetapi lebih karena mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama kaitannya dengan ketahanan energi nasional,” kata Marwan Batubara di Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurutnya, Pertamina sebagai BUMN energi telah menjalankan kinerja dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa PT Pertamina (Persero) satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar : Fortune Global 500 2019.
“Pertamina itu satu-satunya perusahaan yang masuk Fortune Global 500 2019. Ini sebagai sebuah bukti hasil yang dicapai oleh orang-orang karier, orang-orang berlaterbelakang minyak. Kalau ini digantikan oleh orang yang tiak jelas background-nya, ini yang kita khawatirkan. Jadi, sekali lagi, kita melarang Ahok bukan karena benci atau dendam, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk memimpin BUMN,” kata Marwan Batubara.
Sementara, Sofyano Zakaria lebih menyoroti sisi Ahok sebagai orang yang memiliki banyak masalah, Ahok orang kontroversial, khususnya di mata Umat. Menurutnya, Ahok mempunayai resistensi yang tinggi di mata Umat di Indonesia.
“Kalau kita bicara governance, kalau kita bicara soal hukum, dan kalau kita bicara soal keadilan, maka masalah Ahok ada disini nih. Ahok mempunayai resistensi yang tinggi di mata Umat di Indonesia. Jadi, bila Menteri BUMN tetap memilih Ahok sebagai direktur utama Pertamina, maka ini sama saja dengan mengulangi tindakan melukai perasaan Umat yang kesekian kalinya, dan ini berpotensi menyulut rasa ketidaknyamanan Umat yang bisa berbuntut gelombang protes besar-besaran ke depan,” kata Sofyano Zakaria.
Oleh karena itu, Sofyano Zakaria menghimbau bahwa sebaik Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana perobakan direksi Pertamina dengan manunjuk Ahok sebagai direktur utamanya. Karena, pentingnya menjaga keberlangsungan Pertamina sebagai BUMN Energi yang sehat yang memiliki peran dan tugas memenuhi hajat hidup ornag bayak, maka Direktur PUSKEPI ini menyampaikan himbauannya langsung kepada Presiden.
“Saya menghimbau kepada RI Satu, alangkah baiknya bila rencana Menteri BUMN itu diabaikan saja. Mohon dipertimbangan secara bijak. Apalah artinya bila orang yang dianggap figure lantas dipaksakan untuk memimpin BUMN, toh, tidak mendapat simpatik (dukungan penuh–red) dari rakyat, malah sebaliknya kehadiran Ahok menciptakan kontraproduktif menyulut kemarahan Umat serta menciptakan rasa ketidaknyamanan, khususnya bagi karyawan Pertamina,” ujar Sofyano Zakaria.
Tidak hanya itu, dari sisi hukum, Ahok memiliki masalah besar. Marwan Batubara menjelaskan bahwa Ahok saat ini masih tersandung kasus korupsi yang belum digubris oleh KPK. Menurut Marwan, setidaknya ada dua alat bukti yang meyakinkan kasus Ahok untuk diusut, pertama kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras dan kedua kasus reklamasi.
Dari dua kasus diatas, kata Marwan, sudah cukup untuk alat bukti. ‘Kan, minimal dua alat bukti, maka kasus tersebut akan doproses. Pertama kasus RS Sumber Waras dan kedua kasus reklamasi. Alat bukti ini sudah lebih dri cukup Tapi tetap aja disebut bahwa Ahok tidak terbukti melakukan niat jahat sebagai alasan. Alasan macam ini menurut saya bisa menjadi preseden buruk ya, karena saat seseorang ketangkap, misalnya, orang ini bisa bilang bahwa dia tidak ada niat jahat,” kata Marwan Batubara.
Baik Marwan Batubara maupun Sofyano Zakaria sependapat bahwa sebaiknya pemerintah yang dalam hal ini Menteri BUMN untuk mempertimbangkan kembali rencana perombakan direksi Pertamina dengan menunjuk Ahok sebagai direktur utama. “Sekali lagi, ini mohoan dipetimbangkan kembali. Karena, menjaga perasaan Umat itu jauh lebih penting dari memaksakan kehendak agar Ahok masuk ke Pertamina,” kata Sofyano Zakaria.
Bahkan, Sofyano Zakaria menekankan bahwa ada baiknya untuk dijadikan landasan berpikir adalah melihat untung rugi (manfaat dan modharat)-nya jika Ahok tetap dipaksakan menjadi pemimpin di Pertamina. Ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang apa leistimewaan Ahok sehingga ada kesan dipaksakan untuk mempin Pertamia?
“Menurut saya, tidak ada keistimewaan dan kekhususan dari seorang Basuki Tjahaya Purnama. Dia matan Gubernur DKI, ya. Tapi, itu saja tidak cukup dijadikan modal memimpin BUMN. Oleh sebab itu…maaf, sekali lagi jangan dipaksakan Ahok memimpin Pertamina. Cari kandidat pemimpin Pertamina ke depan yang lebih tepat, karena masih banyao putra putri Anak Bangsa yang memiliki kemampuan lebih dibanding seorang Ahok,” kata Sofyan Zakaria. (Mul)
