Kanalnews.co, Depok – Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD) Dzaki Mubarok menilai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengucurkan dana Rp.7,95 Miliar untuk Kecamatan dan Kelurahan membuat galau masyarakat menengah kebawah.
Menurut dia, Pemkot Depok seharusnya fokus pada bantuan sosial bukan belanja pegawai ditengah pandemi virus Corona. “Aneh Pemerintah Kota Depok, disaat pandemi seperti sekarang ini malah mengucurkan dana lembur pengawai diberbagai tingkat kecamatan hingga kelurahan, sedangkan masyarakat dibawah berebut bantuan,” kata Dzaki dalam keterengan tertulis yang diterima Senin, 11 Mei 2020.
Dikatakanya, Pemkot Depok tidak transparan dalam menangani bantuan sosial (Bansos). Sehingga proses pembagian cenderung tebang pilih.
“Seperti dalam menghadapi pandemi ini pemerintah kota sedang bercanda. Pemerintah harus transparan terkait anggarannya, biar masyarakat mengetahui,” kata dia.
Lebih lanjut, Dzaki mengatakan banyak data masyarakat yang terdampak Cobid-19 yang harus mendapatkan perhatian pemerintah Kota Depok. Dikatakannya, Hari ini terdapat ribuan pegawai yang di rumahkan dan di PHK.
“Kita tahu informasi dari Disnaker Depok mengklaim bahwa jumlah pegawai korban PHK hanya 397 orang, sedangkan informasi kami dapat ada 1.000 an. Belum lagi pegawai yang di rumahkan 1.282 orang,” terangnya.
Ia berharap, DPRD kota Depok selaku perwakilan rakyat mampu mengawal anggaran Bansos. Baginya, masyarakat adalah pemilih wakil rakyat sudah seharusnya diperjuangkan.
“Saya dengar DPR sudah menyetujui pengajuan Bansos dengan nominal 75 Miliar, harusnya dengan dana sebesar itu sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan bantuan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris IKMD Verdiansyah menekankan, pemerintah kota Depok harus lebih utamakan anggaran untuk masyarakat menengah kebawah yang memang membutuhkan.
“Masyarakat mendapatkan bantuan lebih banyak dari para dermawan (bukan pemerintah),” ujarnya.
Untuk diketahui, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengakui adanya kekacauan pencairan dana bansos seperti nominalnya disunat, ada pula warga yang mendapatkan dua kali.
“Jangan ada yang dipotong. Kasus doble data banyak. Bikin kacau.
ini,” pungkasnya, blm lama ini.
