Kanalnews.co, JAKARTA- Sebuah keputusan bersejarah diambil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Ia resmi menamai Gedung Kementerian HAM sebagai Gedung KH Abdurrahman Wahid, untuk mengenang jasa besar Presiden ke-4 RI Gus Dur yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Pigai menegaskan, penamaan ini bukan sekadar simbol, tetapi bentuk penghormatan mendalam terhadap sosok yang dianggap meletakkan fondasi kemanusiaan di negeri ini.
“Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid. Ini penghormatan bagi pejuang HAM sejati, tokoh yang menjadikan kemanusiaan sebagai napas perjuangannya,” ujar Pigai.
Menurut Pigai, Gus Dur bukan hanya pemimpin politik, melainkan tokoh moral bangsa yang selalu menempatkan manusia di atas segalanya tanpa sekat agama, ras, atau golongan.
“Kebijaksanaan beliau selalu menekankan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara bermartabat. Gus Dur adalah simbol pluralisme dan keadilan,” tambah Pigai.
Pigai berharap, di bawah semangat Gus Dur, Kementerian HAM bisa menjadi “rumah peradaban kemanusiaan”, tempat nilai-nilai HAM tumbuh dan berakar dalam kehidupan berbangsa.
Ia juga mengingatkan kembali Gus Dur adalah presiden pertama yang secara resmi membentuk Kementerian HAM sebuah langkah monumental yang menegaskan keberpihakannya pada hak-hak warga negara.
Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur dikenal berani mengambil langkah-langkah progresif. Salah satunya dengan mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai diskriminatif, termasuk Tap MPRS No. XXV/1966 yang selama puluhan tahun membungkam kebebasan berpikir dan berekspresi di Indonesia.
Tak hanya itu, Pigai menyoroti pendekatan humanis Gus Dur terhadap Papua, yang dikenal dialogis dan menghargai identitas budaya masyarakat setempat.
“Beliau menempatkan rakyat Papua sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Itu warisan yang harus terus kita jaga,” tutur Pigai.
Sebagai bentuk lanjutan penghormatan, Pigai juga menamai ruang pelayanan HAM di lantai 1 dengan nama Marsinah, aktivis buruh yang juga baru saja ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Marsinah dikenal sebagai simbol keberanian kelas pekerja. Pada 1993, buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya di Sidoarjo itu tewas secara tragis usai memperjuangkan hak kenaikan upah rekan-rekannya. Kasusnya menjadi luka panjang dalam sejarah perjuangan buruh di Indonesia.
“Kami ingin semangat Gus Dur dan Marsinah hidup di dinding-dinding kementerian ini agar setiap kebijakan selalu berpihak pada martabat manusia,” tutup Pigai.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa, termasuk KH Abdurrahman Wahid dan Marsinah, atas dedikasi luar biasa mereka bagi kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan. (sis)
